| Name Of Lots | Units | Amount |
|---|---|---|
| Lot 1: Regional Barat | 1845 | Rp60,012,315,000.00 |
| Lot 2: Regional Timur | 2081 | Rp67,688,687,000.00 |
| No. | Date of Received | Question | Responses | Part (RFB) | Cluster | Sub Cluster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-10-08 | 2. untuk poin 2 surat pernyataan pemenuhan aspek LSK3, jika sbg penyedia tunggal apakah diwajibkan untuk membuat surat pernyataan tsb? berhubung di format surat pernyataan itu bersifat KSO. terima kasih |
Terima kasih atas pertanyaannya. Surat pernyataan LSK3 wajib disampaikan oleh peserta tender baik sebagai peserta tunggal maupun peserta ber KSO. dalam hal ber KSO, Surat pernyataan LSK3 wajib disampaikan oleh seluruh anggota KSO. |
Supply Requirements | Evaluation Process | Qualification Requirements |
| 2 | 2026-10-08 | 1. untuk point 1 Formulir Spesifikasi Teknis (diunduh dari SPSE/situs IHSS) bisa dibantu untuk linknya dan mohon petunjuknya bapak/ibu | Terima kasih atas pertanyaannya. contoh isian formulir kualifikasi terdapat pada dokumen pemilihan BAB IX. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI |
Bidding Procedure | Procurement Regulations | Forms |
| 3 | 2026-10-12 | Kepada yth. Bapak/Ibu Panitia Pengadaan Urine Analyzer II, Mengacu kepada RFB Procurement of Urine Analyzer Tahap II, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan klarifikasi kepada Panitia Pengadaan mengenai hal berikut: 1. Perpajakan. Pada Bab XI. Syarat-syarat Umum Kontrak bagian A Ketentuan Umum no. 8 Perpajakan tertulis Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Dalam hal penyedia memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, PPh ditanggung pemerintah, dan pembebasan bea masuk impor maka penyedia wajib mematuhi ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku sesuai peraturan dan hukum yang berlaku untuk memperoleh fasilitas dimaksud. Permintaan klarifikasi Kami dengan hormat meminta klarifikasi mengenai penerapan pengurangan pajak impor berdasarkan pengaturan konsorsium. Secara khusus, kami ingin mengkonfirmasi apakah pajak impor dapat dipotong ketika kegiatan bea cukai dilakukan oleh anggota konsorsium yang tidak menagih langsung ke Kementerian Kesehatan sebagai pemimpin Konsorsium. |
Terima kasih atas pertanyaanya, Sebuah mekanisme telah disiapkan untuk menangani pajak impor, PPN, dan bea cukai lainnya dalam proyek ini. Setelah ada pemberitahuan tentang peserta tender yang berhasil, Kementerian Kesehatan akan mengajukan permohonan pengecualian pajak kepada Kementerian Keuangan untuk peserta tender yang ditentukan, dan akan membantu peserta tender yang berhasil sepanjang proses tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa fasilitas yang berkaitan dengan pajak impor, PPN, dan bea cukai lainnya dalam proyek ini hanya akan diberikan kepada kontraktor utama. Sebaliknya, subkontraktor tidak berhak menerima pengecualian ini. Sebagai contoh, jika Peserta Tender A menandatangani kontrak, tetapi kemudian menggunakan subkontraktor untuk mengimpor barang, pengecualian yang disebutkan tidak akan berlaku. Dalam hal kemitraan usaha bersama (joint venture), semua anggota akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian tersebut. Peserta tender tetap diwajibkan untuk mencantumkan nilai pajak impor, PPN, dan bea cukai lainnya dalam penawaran mereka, sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen pengadaan Kemenkes (MOH) juga dapat menambahkan bahwa berdasarkan PMK Nomor 80 Tahun 2024, fasilitas pembebasan pajak dapat diberikan kepada Pemasok Utama (Main Supplier). Apabila Pemasok membentuk suatu Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint Venture (JV), maka seluruh anggota JV dianggap sebagai Pemasok Utama (Main Supplier). |
Supply Requirements | Evaluation Process | Qualification Requirements |
| 4 | 2026-10-12 | 2. Inspeksi Pabrikasi Pada Bab X!. Syarat-syarat Umum Kontrak bagian B. Pelaksanaan Kontrak no. 19 Inspeksi Pabrikasi tertulis: 19.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. 19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak. Permintaan klarifikasi Kami ingin meminta klarifikasi mengenai persyaratan ‘Inspeksi Manufaktur’ guna memastikan estimasi biaya yang akurat, kepatuhan penuh terhadap ketentuan tender, serta perencanaan yang tepat atas kewajiban kontraktual kami. Secara khusus, kami mengharapkan penjelasan mengenai aspek-aspek berikut: lokasi pelaksanaan inspeksi (misalnya, fasilitas manufaktur, titik pemeriksaan pabean, atau lokasi pengguna akhir), frekuensi inspeksi yang disyaratkan (misalnya, per pengiriman, per penyerahan, atau inspeksi satu kali untuk keseluruhan kontrak), serta pihak yang berwenang melakukan inspeksi, termasuk jenis organisasi yang terlibat (misalnya, inspektur pihak ketiga independen atau perwakilan MOH yang ditunjuk) dan perkiraan jumlah inspektur. Selain itu, kami dengan hormat memohon kepada Kementerian Kesehatan dan Bank Dunia untuk memperpanjang batas waktu pengajuan dari tanggal 20 Oktober 2026 menjadi 23 November 2026. Hal ini dikarenakan singkatnya jangka waktu sejak tender dibuka dan diumumkan, serta demi memastikan partisipasi yang baik, adil, transparan, dan sehat dari seluruh pelaku pasar guna menjamin keberhasilan proses tender demi manfaat utama bagi masyarakat Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. |
Terima kasih atas pertanyaannya. . Terkait persyaratan Inspeksi Manufaktur, kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut: Pelaksanaan inspeksi di fasilitas manufaktur (onsite) mencakup verifikasi kepatuhan teknis, kuantitas, pengemasan, dan penandaan. Namun, inspeksi ini hanya akan dilakukan apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memandang perlu untuk menjamin kesesuaian mutu, pemenuhan spesifikasi teknis, serta ketepatan jadwal pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Klausul 19 SSKK. Terkait detail frekuensi dan pihak berwenang independen yang akan ditunjuk untuk melakukan inspeksi, akan ditetapkan lebih lanjut oleh PPK pada saat masa pelaksanaan kontrak Inspeksi pabrik (factory inspection) seharusnya dilakukan di negara asal (Country of Origin), yaitu negara tempat barang diproduksi atau dibuat, sebelum barang dikirimkan. Inspeksi ini biasanya dilakukan sebelum pengiriman batch pertama dan dilaksanakan oleh pihak ketiga independen/netral yang ditunjuk, yang beroperasi di negara tempat barang tersebut diproduksi. |
Contract | Contract Management | Contract |
| 5 | 2026-10-12 | Kepada yth. Bapak/Ibu Panitia Pengadaan Urine Analyzer II, Mengacu kepada RFB Procurement of Urine Analyzer Tahap II, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan klarifikasi kepada Panitia Pengadaan mengenai hal berikut: 1. Perpajakan. Pada Bab XI. Syarat-syarat Umum Kontrak bagian A Ketentuan Umum no. 8 Perpajakan tertulis Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Dalam hal penyedia memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, PPh ditanggung pemerintah, dan pembebasan bea masuk impor maka penyedia wajib mematuhi ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku sesuai peraturan dan hukum yang berlaku untuk memperoleh fasilitas dimaksud. Permintaan klarifikasi Kami dengan hormat meminta klarifikasi mengenai penerapan pengurangan pajak impor berdasarkan pengaturan konsorsium. Secara khusus, kami ingin mengkonfirmasi apakah pajak impor dapat dipotong ketika kegiatan bea cukai dilakukan oleh anggota konsorsium yang tidak menagih langsung ke Kementerian Kesehatan sebagai pemimpin Konsorsium. |
Terima kasih atas pertanyaanya, Sebuah mekanisme telah disiapkan untuk menangani pajak impor, PPN, dan bea cukai lainnya dalam proyek ini. Setelah ada pemberitahuan tentang peserta tender yang berhasil, Kementerian Kesehatan akan mengajukan permohonan pengecualian pajak kepada Kementerian Keuangan untuk peserta tender yang ditentukan, dan akan membantu peserta tender yang berhasil sepanjang proses tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa fasilitas yang berkaitan dengan pajak impor, PPN, dan bea cukai lainnya dalam proyek ini hanya akan diberikan kepada kontraktor utama. Sebaliknya, subkontraktor tidak berhak menerima pengecualian ini. Sebagai contoh, jika Peserta Tender A menandatangani kontrak, tetapi kemudian menggunakan subkontraktor untuk mengimpor barang, pengecualian yang disebutkan tidak akan berlaku. Dalam hal kemitraan usaha bersama (joint venture), semua anggota akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian tersebut. Peserta tender tetap diwajibkan untuk mencantumkan nilai pajak impor, PPN, dan bea cukai lainnya dalam penawaran mereka, sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen pengadaan Kemenkes (MOH) juga dapat menambahkan bahwa berdasarkan PMK Nomor 80 Tahun 2024, fasilitas pembebasan pajak dapat diberikan kepada Pemasok Utama (Main Supplier). Apabila Pemasok membentuk suatu Kerja Sama Operasi (KSO) atau Joint Venture (JV), maka seluruh anggota JV dianggap sebagai Pemasok Utama (Main Supplier). |
Contract | Contract Management | Taxes |
| 6 | 2026-10-12 | 2. Inspeksi Pabrikasi Pada Bab XI. Syarat-syarat Umum Kontrak bagian B. Pelaksanaan Kontrak no. 19 Inspeksi Pabrikasi tertulis: 19.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penandatangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. 19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak. Permintaan klarifikasi Kami ingin meminta klarifikasi mengenai persyaratan ‘Inspeksi Manufaktur’ guna memastikan estimasi biaya yang akurat, kepatuhan penuh terhadap ketentuan tender, serta perencanaan yang tepat atas kewajiban kontraktual kami. Secara khusus, kami mengharapkan penjelasan mengenai aspek-aspek berikut: lokasi pelaksanaan inspeksi (misalnya, fasilitas manufaktur, titik pemeriksaan pabean, atau lokasi pengguna akhir), frekuensi inspeksi yang disyaratkan (misalnya, per pengiriman, per penyerahan, atau inspeksi satu kali untuk keseluruhan kontrak), serta pihak yang berwenang melakukan inspeksi, termasuk jenis organisasi yang terlibat (misalnya, inspektur pihak ketiga independen atau perwakilan MOH yang ditunjuk) dan perkiraan jumlah inspektur. Selain itu, kami dengan hormat memohon kepada Kementerian Kesehatan dan Bank Dunia untuk memperpanjang batas waktu pengajuan dari tanggal 20 Oktober 2026 menjadi 23 November 2026. Hal ini dikarenakan singkatnya jangka waktu sejak tender dibuka dan diumumkan, serta demi memastikan partisipasi yang baik, adil, transparan, dan sehat dari seluruh pelaku pasar guna menjamin keberhasilan proses tender demi manfaat utama bagi masyarakat Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. |
Terima kasih atas pertanyaannya. . Terkait persyaratan Inspeksi Manufaktur, kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut: Pelaksanaan inspeksi di fasilitas manufaktur (onsite) mencakup verifikasi kepatuhan teknis, kuantitas, pengemasan, dan penandaan. Namun, inspeksi ini hanya akan dilakukan apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memandang perlu untuk menjamin kesesuaian mutu, pemenuhan spesifikasi teknis, serta ketepatan jadwal pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Klausul 19 SSKK. Terkait detail frekuensi dan pihak berwenang independen yang akan ditunjuk untuk melakukan inspeksi, akan ditetapkan lebih lanjut oleh PPK pada saat masa pelaksanaan kontrak Inspeksi pabrik (factory inspection) seharusnya dilakukan di negara asal (Country of Origin), yaitu negara tempat barang diproduksi atau dibuat, sebelum barang dikirimkan. Inspeksi ini biasanya dilakukan sebelum pengiriman batch pertama dan dilaksanakan oleh pihak ketiga independen/netral yang ditunjuk, yang beroperasi di negara tempat barang tersebut diproduksi. |
Contract | Contract Management | Contract |
| 7 | 2026-10-16 | Kepada yth. Komite Pengadaan Alat Urine Analyzer tahap 2: Dengan hormat, kami mohon klarifikasi mengenai beberapa topik terkait pengadaan Alat Urine Analyzer tahap 2: 1. Masa Berlakunya Penawaran sehubungan dengan adanya perbedaan jangka waktu yang tercantum pada halaman 52 dari 177 pdf file terkait Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Pada bagian ketentuan dan/atau penjelasan, masa berlaku penawaran dinyatakan 120 (seratus dua puluh) hari dalam bentuk angka, sementara dalam penulisan huruf dinyatakan dua ratus sepuluh (210) hari. Mohon konfirmasi mengenai masa berlaku penawaran yang benar dan yang harus digunakan sebagai acuan dalam penyampaian penawaran. 2. Jumlah wadah sampel urine (urine pot) yang harus disediakan. Mengacu pada Bidding Form 7, Proposed Consumables & Price Sheet No. 2, pada formulir tersebut dinyatakan: “[Peserta tender agar mencantumkan jumlah unit dari setiap bahan habis pakai yang dipersyaratkan untuk 6.000 pemeriksaan.]” Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon arahan mengenai berapa jumlah pemeriksaan (test) yang harus diperhitungkan untuk per satu urine pot. Dalam praktik klinis, merupakan hal yang umum bahwa setiap wadah sampel urine dapat digunakan untuk pemeriksaan dengan 2–3 jenis strip urine/dipstick yang berbeda. Kami sangat menghargai untuk diberikan panduan yang jelas mengenai jumlah pemeriksaan (rata-rata jumlah pemeriksaan akan sangan membantu) yang harus diperhitungkan untuk setiap satu urine pot. Tanpa adanya panduan tersebut, masing-masing peserta tender dapat menggunakan asumsi yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan atau ketidakakuratan dalam evaluasi penawaran. Untuk memastikan proses tender yang adil, akurat, dan kompetitif, klarifikasi mengenai jumlah pemeriksaan yang harus diperhitungkan untuk setiap satu urine pot akan membantu peserta tender dalam menyusun penawaran secara akurat serta mendukung pemanfaatan dana yang dialokasikan untuk solusi pelayanan kesehatan secara efektif, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi Kementerian Kesehatan (MOH) dan pasien. terima kasih. |
Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan, BAB. III IKP, 10.5, permintaan klarifikasi atas Dokumen Pemilihan hanya dapat disampaikan melalui aplikasi SPSE selama periode pemberian penjelasan sebagaimana ditetapkan dalam LDP. Dan IKP, 12.3, permintaan klarifikasi yang disampaikan dalam masa perpanjangan waktu akibat keterlambatan pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam IKP Klausul 12.1b tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan tidak dapat menerima permintaan klarifikasi baru yang disampaikan dalam masa perpanjangan waktu tersebut. Terima kasih |
Supply Requirements | Evaluation Process | Qualification Requirements |
| 8 | 2026-10-16 | Kepada yth. Komite Pengadaan Alat Urine Analyzer tahap 2: Dengan hormat, kami mohon klarifikasi mengenai beberapa topik terkait pengadaan Alat Urine Analyzer tahap 2: 1. Masa Berlakunya Penawaran sehubungan dengan adanya perbedaan jangka waktu yang tercantum pada halaman 52 dari 177 pdf file terkait Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Pada bagian ketentuan dan/atau penjelasan, masa berlaku penawaran dinyatakan 120 (seratus dua puluh) hari dalam bentuk angka, sementara dalam penulisan huruf dinyatakan dua ratus sepuluh (210) hari. Mohon konfirmasi mengenai masa berlaku penawaran yang benar dan yang harus digunakan sebagai acuan dalam penyampaian penawaran. 2. Jumlah wadah sampel urine (urine pot) yang harus disediakan. Mengacu pada Bidding Form 7, Proposed Consumables & Price Sheet No. 2, pada formulir tersebut dinyatakan: “[Peserta tender agar mencantumkan jumlah unit dari setiap bahan habis pakai yang dipersyaratkan untuk 6.000 pemeriksaan.]” Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon arahan mengenai berapa jumlah pemeriksaan (test) yang harus diperhitungkan untuk per satu urine pot. Dalam praktik klinis, merupakan hal yang umum bahwa setiap wadah sampel urine dapat digunakan untuk pemeriksaan dengan 2–3 jenis strip urine/dipstick yang berbeda. Kami sangat menghargai untuk diberikan panduan yang jelas mengenai jumlah pemeriksaan (rata-rata jumlah pemeriksaan akan sangan membantu) yang harus diperhitungkan untuk setiap satu urine pot. Tanpa adanya panduan tersebut, masing-masing peserta tender dapat menggunakan asumsi yang berbeda, yang berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan atau ketidakakuratan dalam evaluasi penawaran. Untuk memastikan proses tender yang adil, akurat, dan kompetitif, klarifikasi mengenai jumlah pemeriksaan yang harus diperhitungkan untuk setiap satu urine pot akan membantu peserta tender dalam menyusun penawaran secara akurat serta mendukung pemanfaatan dana yang dialokasikan untuk solusi pelayanan kesehatan secara efektif, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi Kementerian Kesehatan (MOH) dan pasien. terima kasih. |
Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan, BAB. III IKP, 10.5, permintaan klarifikasi atas Dokumen Pemilihan hanya dapat disampaikan melalui aplikasi SPSE selama periode pemberian penjelasan sebagaimana ditetapkan dalam LDP. Dan IKP, 12.3, permintaan klarifikasi yang disampaikan dalam masa perpanjangan waktu akibat keterlambatan pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam IKP Klausul 12.1b tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan tidak dapat menerima permintaan klarifikasi baru yang disampaikan dalam masa perpanjangan waktu tersebut. Terima kasih |
Supply Requirements | Evaluation Process | Qualification Requirements |
| 9 | 2026-10-19 | Kepada Yth. Pokja Pengadaan Dengan hormat, Sehubungan dengan persyaratan pengalaman kontrak sebelumnya untuk memasok peralatan sejenis Urine Analyzer minimal 624 (enam ratus dua puluh empat) unit secara kumulatif dalam satu tahun kalender (Januari–Desember) pada salah satu tahun dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sebelum batas waktu pemasukan penawaran, kami bermaksud memohon klarifikasi mengenai penentuan tahun yang digunakan sebagai acuan perhitungan pengalaman kontrak. Apabila dalam suatu kontrak, tahun pemesanan/pembelian berbeda dengan tahun penyelesaian instalasi, sebagai contoh PO diterima pada tahun 2021 namun instalasi selesai dilakukan pada tahun 2022, mohon kiranya dapat dijelaskan apakah pengalaman tersebut dihitung berdasarkan tahun pemesanan/pembelian atau tahun penyelesaian instalasi? Terima kasih |
Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan, BAB. III IKP, 10.5, permintaan klarifikasi atas Dokumen Pemilihan hanya dapat disampaikan melalui aplikasi SPSE selama periode pemberian penjelasan sebagaimana ditetapkan dalam LDP. Dan IKP, 12.3, permintaan klarifikasi yang disampaikan dalam masa perpanjangan waktu akibat keterlambatan pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam IKP Klausul 12.1b tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan tidak dapat menerima permintaan klarifikasi baru yang disampaikan dalam masa perpanjangan waktu tersebut. Terima kasih |
Supply Requirements | Evaluation Process | Qualification Requirements |
| 10 | 2026-10-19 | Kepada Yth. Pokja Pengadaan Dengan hormat, Sehubungan dengan persyaratan pengalaman kontrak sebelumnya untuk memasok peralatan sejenis Urine Analyzer minimal 624 (enam ratus dua puluh empat) unit secara kumulatif dalam satu tahun kalender (Januari–Desember) pada salah satu tahun dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir sebelum batas waktu pemasukan penawaran, kami bermaksud memohon klarifikasi mengenai penentuan tahun yang digunakan sebagai acuan perhitungan pengalaman kontrak. Apabila dalam suatu kontrak, tahun pemesanan/pembelian berbeda dengan tahun penyelesaian instalasi, sebagai contoh PO diterima pada tahun 2021 namun instalasi selesai dilakukan pada tahun 2022, mohon kiranya dapat dijelaskan apakah pengalaman tersebut dihitung berdasarkan tahun pemesanan/pembelian atau tahun penyelesaian instalasi? Terima kasih |
Terima kasih atas pertanyaannya. Sesuai dengan Dokumen Pemilihan, BAB. III IKP, 10.5, permintaan klarifikasi atas Dokumen Pemilihan hanya dapat disampaikan melalui aplikasi SPSE selama periode pemberian penjelasan sebagaimana ditetapkan dalam LDP. Dan IKP, 12.3, permintaan klarifikasi yang disampaikan dalam masa perpanjangan waktu akibat keterlambatan pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud dalam IKP Klausul 12.1b tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan tidak dapat menerima permintaan klarifikasi baru yang disampaikan dalam masa perpanjangan waktu tersebut. Terima kasih |
Supply Requirements | Evaluation Process | Qualification Requirements |
No contract award notice uploaded for this lot.
No contract award notice uploaded for this lot.