Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap sektor kesehatan, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah berkomitmen medukung pembangunan berkelanjutan guna membangun ketahanan sistemn kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui ratifikasi Perjanjian Paris, yang diatur dalam UU No. 16/2016.
Tujuan pedoman ini adalah memberikan panduan bagi fasyankes dalam menilai kapasitas dan kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim. Dengan adanya pedoman ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kesiapan fasyankes, pengurangan emisi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pelaksanaan penilaian mencakup penguatan komitmen pemda, pembentukan tim pelaksana, dan penegakkan regulasi. Penilaian diprioritaskan pada fasyankes yang telah terintegrasi dan aktif dalam melakukan pelaporan pengelolaan limbah medis dalam SIKELIM agar penilaian lebih efektif dan berbasis data yang akurat. Selain itu diprioritaskan juga pada fasyankes yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga perlu dinilai lebih awal dan dengan intensitas yang lebih sering. Dalam mendukung proses penilaian perlu banyak melibatkan Pemangku Kepentingan seperti dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, BPBD, fasyankes, dan LSM atau Organisasi Masyarakat Sipil.