Jakarta, 17 Oktober 2025
Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mempercepat penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia melalui strategi agresif penemuan kasus aktif (active case finding). Hal ini disampaikan dalam acara temu media membahas program-program prioritas Presiden Prabowo (17/10).
Menurut data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2023 terdapat 856.000 kasus TBC baru yang ditemukan, meningkat signifikan dibandingkan 443.000 kasus pada 2021. Kenaikan ini, ditegaskan Wamenkes, bukan menandakan situasi memburuk, melainkan menunjukkan keberhasilan upaya deteksi yang semakin masif.
“Kalau angka kasus yang ditemukan naik, itu bukan berarti penyakitnya tambah banyak. Justru artinya kita bekerja lebih keras menemukan pasien yang sebelumnya tidak terdiagnosis,” ujar dr. Benny.
Berdasarkan estimasi global, Indonesia diperkirakan memiliki 1,09 juta kasus TBC setiap tahun. Dengan demikian, sekitar seperlima kasus masih belum ditemukan dan berpotensi menularkan penyakit di masyarakat.
“Selama kumannya masih ada dan tidak ditemukan, penularan akan terus terjadi. Karena itu target kami tahun depan justru menemukan lebih banyak lagi, bahkan bisa sampai satu setengah juta kasus. Kalau sudah ditemukan dan diobati, barulah penularannya bisa turun drastis,” tegasnya.
Untuk mempercepat eliminasi TBC, dr. Benny menyampaikan bahwa Kemenkes akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, serta TNI dan Polri.
“TBC bukan hanya soal penyakit, tapi juga soal sosial dan lingkungan. Banyak pasien tinggal di rumah yang lembab, minim ventilasi, atau tanpa cahaya matahari. Maka kita harus kerja bersama lintas kementerian, dari perbaikan rumah, sanitasi, sampai jaminan sosial bagi pasien,” jelasnya.
Selain itu, dr. Benny menegaskan bahwa pasien TBC tidak boleh distigma atau dijauhi karena penyakit ini dapat disembuhkan sepenuhnya dengan pengobatan yang tepat.
“Pasien TBC sensitif obat itu 95 persen dari total pasien. Setelah dua minggu sampai satu bulan minum obat, kumannya sudah mati dan dia tidak menular lagi. Jadi tidak ada alasan untuk memecat pekerja yang sedang berobat. Kami akan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar hal ini dijaga,” paparnya.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi publik untuk mencegah penularan TBC di tempat umum seperti pasar, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.
“Batuk dua minggu atau lebih harus diperiksa, jangan dianggap sepele. Bisa jadi TBC. Masyarakat perlu tahu bahwa penularan bisa terjadi di ruang tertutup, lembab, tanpa sinar matahari. Kuncinya kebersihan, ventilasi yang baik, dan perilaku hidup sehat,” ujar dr. Benny.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menurunkan angka TBC di Indonesia.
“TBC bisa disembuhkan, pengobatannya gratis, dan negara menjamin ketersediaan obat. Tapi kalau masyarakat tidak sadar untuk memeriksa diri, penularan akan terus terjadi. Kami butuh dukungan media untuk menyebarkan pesan ini ke seluruh pelosok Indonesia,” katanya.
Wamenkes juga menjelaskan bahwa masa inkubasi TBC relatif panjang, antara 10 hingga 12 minggu. Artinya, seseorang yang terpapar pada Oktober baru akan menunjukkan gejala pada Januari atau Februari tahun berikutnya.
“Itu sebabnya deteksi dini sangat penting. Kalau tunggu batuk darah baru periksa, sudah terlambat. Makanya, batuk dua minggu harus segera rontgen, jangan tunggu parah,” tambahnya.
Sebagai penutup, dr. Benny menyebut bahwa keberhasilan mengendalikan TBC merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara.
“Negara dengan angka TBC tinggi tidak bisa disebut negara maju. Edukasi, gizi, dan kesadaran masyarakat mencerminkan kualitas pembangunan. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat kedua dunia setelah India dalam jumlah kasus TBC. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar dalam tiga tahun ke depan, angka TBC di Indonesia bisa turun drastis,” pungkasnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
#setahunberdampak
