Jakarta, 17 Oktober 2023
Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin menghadiri peringatan keberhasilan kerja sama program bantuan sekaligus menutup kemitraan penanggulangan pandemi COVID-19 dari Multilateral Development Bank (MDB) yakni World Bank, AIIB, DFAT, Kfw dan ADB untuk Indonesia pada Selasa (17/10) di Jakarta.
Menkes menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil dalam penanganan pandemi COVID-19. Bahkan, keberhasilan ini mendapat pengakuan dari beberapa negara termasuk Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kesuksesan ini, lanjutnya dapat dicapai melalui empat upaya yakni testing atau surveilans, vaksinasi, protokol kesehatan dan pelayanan kesehatan.
Selain melalui strategi penanganan pandemi, keberhasilan penanganan COVID-19 turut didukung oleh kerjasama multisektor, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, swasta, partisipasi masyarakat, dan mitra pembangunan, tak terkecuali MDBs.
Menkes membeberkan bahwa penanganan pandemi di Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Karenanya Menkes bersyukur dalam 3 tahun terakhir, Kemenkes mendapatkan anggaran kesehatan yang cukup besar. Di tahun 2021, anggaran kesehatan ditetapkan sebesar Rp 280 triliun, tahun 2022 sekitar Rp 230 triliun dan di tahun 2023 menjadi Rp 198 triliun.
Selain dana pemerintah Indonesia, Kemenkes juga mendapatkan dukungan dan bantuan yang sangat berarti dari MDBs untuk menangani pandemi COVID-19. Total ada sekitar 1,75 miliar USD dana komitmen yang diberikan selama tahun 2020-2023 melalui instrumen pembiayaan Program for Result (PforR).
“Dana itu banyak digunakan untuk mengontrol pandemi COVID-19 selama 1 tahun 9 bulan, paling besar untuk percepatan vaksinasi, membayar pelayanan fasyankes dan insentif tenaga kesehatan. Terima kasih kepada World Bank, AIIB, AAS, ADB, Kfw yang telah mendukung Indonesia,”kata Menkes.
Menkes menyebut bantuan kegawatdaruratan tersebut sangat berarti untuk membantu Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 dengan lebih cepat, terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023. Dengan keputusan tersebut, Indonesia pun mulai memasuki era endemi. Ini menjadi momentum bagi pemulihan sektor ekonomi yang beriringan dengan sektor kesehatan.
Menkes mengungkapkan bahwa pandemi telah mengajarkan banyak hal termasuk akses pelayanan kesehatan dan pendanaan darurat. Dari pengalaman itu, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mempersiapkan pandemi selanjutnya dengan melakukan transformasi kesehatan 6 pilar, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2021 lalu.
“Kami belajar untuk mempersiapkan pandemi selanjutnya. Sekarang, kami mendapatkan 1.75 miliar USD hibah dari World Bank yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, saya berharap dana itu bisa digunakan sebaiknya-baiknya untuk pembangunan kesehatan Indonesia di masa yang akan datang,” terang Menkes.
Untuk mewujudkannya, Menkes berharap kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan MDBs khususnya di bidang kesehatan dapat terus berlanjut dan ditingkatkan. Keberlanjutan kerja sama tersebut, sambung Menkes, akan digunakan untuk penguatan arsitektur kesehatan Indonesia agar lebih Siap menghadapi ancaman kesehatan di masa yang akan datang.
Diantaranya memperkuat surveilans, mengintegrasikan layanan kesehatan primer antara puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu, mengembangkan jejaring laboratorium genome sequencing, memperkuat layanan kesehatan rumah sakit, dan mengembangkan vaksin, terapeutik dan diagnostik (VTD) dalam negeri.
Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste
mengatakan bahwa bantuan ini merupakan komitmen dan kolaborasi antara World Bank, AIIB, Kfw dan DFAT. Bersama-masa mereka mampu mengumpulkan dana sebesar 1,75 miliar USD untuk Indonesia, yang mana 750 juta USD dari World Bank.
Bantuan tersebut digunakan untuk menambah tempat tidur rumah sakit, pengadaan ventilator, dan meningkatkan kapasitas testing. Penguatan kapasitas ini penting untuk respons COVID-19 terutama saat menghadapi varian delta di pertengahan tahun 2021.
“Implementasi program bantuan ini berjalan dengan cepat dibandingkan negara lain di dunia. Selain untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kapasitas respons, program tersebut juga meningkatkan kemitraan antara Indonesia dengan MDBs,” ungkap Satu.
Dengan berakhirnya kemitraan bantuan COVID-19, Satu berharap kemitraan strategis yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan MDB bisa terus berlanjut, tidak hanya Penanganan COVID-19 namun juga masalah kesehatan lainnya baik di masa Sekarang maupun masa yang akan datang.
“Kami sangat bersyukur atas kerja sama ini, kami berharap kepercayaan ini bisa berlanjut di masa yang akan datang,” tutupnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
