Jakarta, 18 Juli 2026
Masifnya distribusi alat laboratorium kateterisasi (cath lab) ke ratusan kabupaten/kota di Indonesia menuntut kesiapan tenaga medis. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) mempercepat pemenuhan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP). Hasilnya, dalam enam tahun terakhir jumlah SpJP dengan kompetensi kardiologi intervensi meningkat 3,2 kali lipat.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri Konvokasi dan Inaugurasi PERKI 2026 di Jakarta, Sabtu (18/7).
Menurut Menkes Budi, ketersediaan alat kesehatan berteknologi tinggi di berbagai daerah tidak akan optimal dalam menyelamatkan pasien serangan jantung apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga ahli.
"Begitu alat-alat ini terpasang, masalah yang paling berat adalah masalah tenaganya," kata Menkes Budi.
Berdasarkan data Kemenkes, akselerasi pemenuhan sumber daya manusia (SDM) menunjukkan hasil yang signifikan. Pada 2020, Indonesia hanya memiliki 99 dokter SpJP dengan kompetensi kardiologi intervensi. Jumlah tersebut meningkat menjadi 414 dokter pada 2026, atau bertambah 315 orang. Menkes Budi menyebut capaian ini sebagai akselerasi pemenuhan dokter spesialis tercepat dibandingkan kelompok spesialis lainnya.
Untuk mempercepat peningkatan kompetensi, Kemenkes juga secara rutin mengirim dokter spesialis mengikuti program fellowship jantung di luar negeri. Hingga saat ini, sebanyak 98 dokter telah dikirim ke Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia. Dari jumlah tersebut, 58 dokter telah menyelesaikan pendidikan dan kembali mengabdi di Indonesia. Dalam waktu dekat, 10 dokter SpJP tambahan juga akan diberangkatkan.
Meski akselerasi terus berjalan, tantangan pemenuhan kebutuhan dokter jantung masih besar. Berdasarkan proyeksi tahun 2026, Indonesia membutuhkan 6.801 dokter SpJP. Sementara itu, jumlah yang tersedia saat ini baru mencapai 1.639 dokter, sehingga masih terdapat defisit sebanyak 5.162 dokter.
Selain jumlah yang masih terbatas, pemerataan tenaga spesialis juga menjadi tantangan. Sebanyak 63,8 persen dokter SpJP masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Menanggapi tantangan tersebut, Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Renan Sukmawan menegaskan bahwa peningkatan jumlah dokter harus diiringi dengan kualitas yang setara. Saat ini, program studi spesialis jantung di Indonesia telah berkembang dari dua menjadi 18 program studi berbasis universitas dan rumah sakit.
"Bagi kami di Kolegium Jantung, jalur pendidikan mana pun yang ditempuh tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah kualitas lulusannya harus sama melalui ujian nasional (board examination), demi melayani masyarakat di seluruh pelosok negeri," tegas Renan.
Renan juga menekankan pentingnya menjaga etika profesi agar setiap tindakan medis benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik pasien. Ketepatan diagnosis dan terapi menjadi kunci untuk mencegah tindakan medis yang tidak diperlukan sekaligus memastikan anggaran BPJS Kesehatan digunakan secara efektif.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PERKI Ade Median Ambari, yang pada kesempatan tersebut mengukuhkan 79 dokter SpJP baru, berpesan agar seluruh lulusan menjaga marwah profesi dengan berpegang pada prinsip evidence-based medicine.
Hal itu juga ditekankan Menkes Budi. Menurutnya, profesionalisme merupakan fondasi utama kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter.
"Profesi ini akan hilang maknanya kalau masyarakat kehilangan kepercayaannya. Once the trust of the people is gone, then our profession juga hilang," tuturnya.
Ke depan, Kemenkes bersama Kolegium dan PERKI berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dalam pemerataan layanan jantung di Indonesia. Langkah strategis yang disiapkan meliputi pelatihan dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan primer, percepatan pemenuhan dokter spesialis intervensi di daerah yang masih kosong, hingga penguatan layanan lanjutan seperti pemasangan alat pacu jantung (pacemaker) dan terapi aritmia di tingkat provinsi.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
