Jakarta, 8 Desember 2025
Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) menggelar Rapat Koordinasi Triwulan IV di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/ BKKBN Jakarta, Senin (8/12). Empat lembaga kunci—Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, BPJS Kesehatan, dan BPOM—bertemu untuk menyelaraskan kebijakan kesehatan nasional lintas sektor.
Pertemuan fokus pada tiga isu besar: peningkatan layanan lansia, kesehatan jiwa anak dan remaja, serta sinkronisasi pemanfaatan alat kesehatan modern di daerah.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya kolaborasi antar lembaga agar kebijakan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Banyak kebijakan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Misalnya koordinasi dengan BPOM terkait obat-obatan alam dan teknologi baru, serta penyelarasan dengan BPJS terkait home care dan sejumlah aturan teknis. Semua ini perlu disinkronkan agar tidak berjalan terpisah,” ujar Menkes.
Menkes menyoroti perubahan struktur keluarga Indonesia yang semakin kecil, sehingga kebutuhan dukungan negara untuk perawatan lansia meningkat.
“Keluarga Indonesia semakin bergeser ke keluarga kecil sehingga kemampuan merawat lansia berkurang. Pemerintah perlu menyusun kebijakan bersama agar penanganan lansia dilakukan lebih baik. Mereka telah berkontribusi bagi negara dan kita harus memastikan dukungan negara hadir,” jelasnya.
Terkait kesehatan jiwa, Menkes menyampaikan temuan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kemenkes yang menunjukkan peningkatan signifikan masalah mental pada anak.
“Gangguan kesehatan jiwa pada anak lima kali lebih tinggi daripada dewasa. Penggunaan handphone dan gadget secara terus menerus mengubah pola interaksi dan berdampak pada kesehatan mental mereka,” ujarnya.
Di bidang teknologi kesehatan, Menkes memastikan Kemenkes tengah memperluas penyediaan alat kesehatan modern ke fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“Kami sedang mengembangkan deployment alat-alat kesehatan modern ke rumah sakit di 514 kabupaten/kota. Namun BPJS memiliki anggaran yang harus dijaga agar tidak terlampaui. Karena itu tarif dan pemanfaatannya harus disinkronkan agar alat dapat digunakan optimal tanpa membebani pembiayaan,” tegas Menkes.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr. Wihaji menekankan pentingnya sinergi empat lembaga dalam menangani isu lansia dan kesehatan jiwa di tengah perubahan demografi.
“Aging population kita sudah mencapai 12%. Program seperti Lansia Berdaya, sekolah lansia, dan layanan kesehatan harus dirumuskan bersama agar negara tetap hadir,” ujarnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa layanan untuk lansia dan kesehatan jiwa menjadi beban pembiayaan yang terus meningkat.
“BPJS mengeluarkan sekitar Rp 42 triliun untuk layanan lansia setiap tahun, dan semua gangguan kesehatan jiwa dijamin, angka remaja yang terdeteksi bermasalah juga terus naik,” ungkapnya.
Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar menambahkan pentingnya pengawasan obat dan teknologi kesehatan modern yang berpengaruh pada anak dan keluarga.
“Perubahan perilaku digital berdampak pada kesehatan jiwa 72 juta anak. BPOM mendukung penuh sinkronisasi kebijakan, termasuk kesiapan obat dan perangkat kesehatan,” ujarnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
