Perubahan iklim memberikan dampak yang sangat berpengaruh terhadap sektor kesehatan, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah berkomitmen medukung pembangunan berkelanjutan guna membangun ketahanan sistemn kesehatan terhadap dampak perubahan iklim. Komitmen ini diwujudkan melalui ratifikasi Perjanjian Paris, yang diatur dalam UU No. 16/2016.
Tujuan pedoman ini adalah memberikan panduan bagi fasyankes dalam menilai kapasitas dan kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim. Dengan adanya pedoman ini dapat menjadi landasan dalam meningkatkan kesiapan fasyankes, pengurangan emisi dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pelaksanaan penilaian mencakup penguatan komitmen pemda, pembentukan tim pelaksana, dan penegakkan regulasi. Penilaian diprioritaskan pada fasyankes yang telah terintegrasi dan aktif dalam melakukan pelaporan pengelolaan limbah medis dalam SIKELIM agar penilaian lebih efektif dan berbasis data yang akurat. Selain itu diprioritaskan juga pada fasyankes yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga perlu dinilai lebih awal dan dengan intensitas yang lebih sering. Dalam mendukung proses penilaian perlu banyak melibatkan Pemangku Kepentingan seperti dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, BPBD, fasyankes, dan LSM atau Organisasi Masyarakat Sipil.
Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kesehatan masyarakat. Meningkatnya suhu bumi, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana iklim berdampak pada kejadian penyakit sensitif iklim, sistem pelayanan kesehatan, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, etnis minoritas, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tanpa tindakan cepat, perubahan iklim akan terus membahayakan kesehatan generasi sekarang dan mendatang dan menambah tekanan lebih lanjut pada sistem pelayanan kesehatan.
Dalam menghadapi ancaman tersebut, diperlukan aksi adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan. Namun, penentuan aksi yang tepat tidak dapat dilakukan tanpa dasar informasi yang kuat dan berbasis bukti. Oleh karena itu, langkah awal yang krusial adalah melakukan penilaian kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan yang hasilnya tertuang dalam buku ini. Analisis kerentanan dilakukan pada tiga tingkat: provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan. Tingkat kerentanan dan paparan provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan dikategorikan ke dalam lima tingkat (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah), dengan distribusi yang bervariasi. Pada analisis dilakukan elaborasi data iklim, kejadian penyakit sensitif iklim, kejadian bencana, kualitas media lingkungan, geografis, kependudukan, kelompok rentan, sosial ekonomi, perilaku masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan tenaga kesehatan.
Oleh karena itu dengan adanya buku ini, diharapkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, LSM, dan mitra pembangunan dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menilai tingkat kerentanan dan risiko iklim, serta menyusun langkah-langkah adaptasi kesehatan yang terintegrasi dan kontekstual.