Cilacap, 29 Juni 2026
Pemerintah memastikan hak atas layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan setara dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai wujud komitmen tersebut, Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meluncurkan ‘Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG)’ di Lapas Kelas IIA Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (29/6).
Program ini menyasar ratusan ribu narapidana, tahanan, anak binaan, serta petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas (Quick Win) Presiden Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa Kementerian Kesehatan bertanggung jawab menjaga kesehatan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.
"Pak Presiden berpesan agar program ini dilakukan kepada seluruh masyarakat, siapa pun mereka, termasuk 272 ribu warga binaan di lebih dari 532 lapas dan rutan di seluruh Indonesia," ujar Menkes Budi.
Menkes berharap pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu warga binaan menjaga kesehatannya selama menjalani masa pidana. Dengan demikian, saat kembali ke masyarakat, mereka tetap sehat dan memiliki usia harapan hidup yang sama dengan rata-rata masyarakat Indonesia, yakni 74 tahun.
Lebih lanjut, Menkes menyoroti tingginya risiko penularan tuberkulosis (TB) di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data, prevalensi kasus TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 0,3 persen.
Kondisi warga binaan yang tinggal dalam lingkungan padat dengan jarak antarpenghuni yang berdekatan menyebabkan risiko penularan penyakit menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, skrining rutin menggunakan foto rontgen dada menjadi langkah yang sangat penting.
"TB ini menular dan jangan dianggap remeh. Tapi pengobatannya ada. Kalau ketahuan sejak awal, diobati pasti sembuh dan tidak menularkan lagi. Inilah mengapa skrining TB kita lakukan di lapas agar angka kematian akibat TB bisa menurun tajam," jelas Menkes.
Selain TB, Menkes juga mengingatkan pentingnya deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular, seperti stroke dan penyakit jantung. Ia berpesan kepada warga binaan maupun petugas agar disiplin menjaga tiga indikator kesehatan utama, yaitu tekanan darah di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah di bawah 200 mg/dL, dan kadar kolesterol di bawah 200 mg/dL.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan komitmen penuh jajarannya untuk menyukseskan program deteksi dini tersebut. Ia menyambut baik kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung target eliminasi TB di Indonesia pada 2030.
"Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India. Oleh karena itu, diperlukan langkah luar biasa, termasuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan yang memiliki risiko penularan tinggi," tegas Agus.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Menimipas juga telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan terkait pemenuhan sarana dan prasarana di klinik lapas dan rutan.
"Sebagian alat kesehatan sudah kami terima, dan ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga binaan," tambahnya.
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, sebelum peluncuran program dimulai, Menkes Budi bersama Menimipas Agus meninjau Rumah Sakit Umum (RSU) Pemasyarakatan Nusakambangan.
Pada kesempatan itu, Kementerian Kesehatan menyerahkan bantuan alat kesehatan senilai Rp2,2 miliar. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, yakni RS Fatmawati, RS Kanker Dharmais, dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), serta dukungan donasi dari mitra swasta untuk memperkuat akses layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.
Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, menjelaskan bahwa secara nasional program ini akan menyasar total 321.449 peserta yang terdiri dari 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas di 532 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang tersebar di 34 provinsi. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.
Sebagai tahap awal, peluncuran di Nusakambangan dilaksanakan selama empat hari, mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026, dengan target 5.768 orang, yang terdiri atas 4.842 warga binaan dan 926 petugas.
Paket layanan Cek Kesehatan Gratis yang diberikan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tes cepat (rapid diagnostic test/RDT) HIV, skrining TB menggunakan foto rontgen dada, serta pengambilan sampel dahak bagi peserta yang bergejala untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
