Bali, 15 November 2022
Presiden RI Joko Widodo telah membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Selasa (15/11). Tema Presidensi G20 ‘Recover Together, Recover Stronger’ bertujuan untuk membangun kembali arsitektur kesehatan global yang lebih kuat dan dapat bertahan menghadapi krisis kesehatan di masa depan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik.
Pada sesi kedua KTT G20 Kesehatan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dunia harus lebih siap, karena kesiapsiagaan akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita. “Solidaritas dan keadilan harus jadi ruh arsitektur kesehatan global, negara berkembang harus diberdayakan sebagai bagian dari solusi” jelas Presiden Jokowi
Pertemuan G20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Dari sektor kesehatan, pertemuan ini bisa menjadi perantara untuk membuat vaksin global.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 ini sangat strategis mengingat forum ini akan memberikan suatu percontohan yang nyata dan komprehensif untuk recovery global.
“Dari sektor kesehatan fokus utama adalah terkait dengan memperkuat arsitektur kesehatan global dengan 3 isu prioritas yang terdiri dari pembangunan sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang,” ujar Menkes Budi.
Pada isu prioritas pertama yaitu membangun ketahanan sistem kesehatan global, saat ini Indonesia dibantu tim World Bank dan tim dari World Health Organization (WHO) untuk menyusun dan membangun mekanisme Global Health Fund. Selain itu, Indonesia perlu bekerja sama dengan negara maju termasuk perusahaan internasional berskala besar untuk akses pendanaan untuk vaksin, obat-obatan dan lainnya saat terjadi krisis kesehatan.
Sedangkan isu prioritas kedua yaitu, menyelaraskan standar protokol kesehatan global agar terdapat standar yang sama tentang peraturan terkait PCR, karantina, dan lainnya yang selama ini berbeda-beda di tiap negara.
Isu prioritas ketiga pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Hal ini idealnya terdapat di berbagai negara bukan hanya di negara-negara yang pendapatannya tinggi saja.
Pada rangkaian agenda KTT G20 telah berhasil membentuk pandemic fund yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo, pada Minggu (14/11). Pandemic fund digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.
Perihal pembiayaan dibutuhkan sebesar 31,1 miliar dolar amerika serikat setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang. Ini hasil studi yang dilakukan Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) awal tahun ini.
Saat ini telah terkumpul dana 1,4 miliar US dolar untuk mengatasi kesenjangan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi yang akan datang. Dana pandemi ini merupakan sumber daya tambahan yang nantinya ditujukan untuk mempersiapkan dalam kondisi mendesak.
Adapun negara pendonor pandemic fund antara lain Australia, Canada, Komisi Eropa, Perancis, Jerman, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat dan UEA. Selanjutnya tiga filantropi, yaitu The BIll & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.
Dana pandemi adalah landasan di mana kita akan membangun kembali dan memperkuat arsitektur kesehatan global. Ini merupakan kemajuan besar pertama dari prioritas jalur kesehatan G20 tahun ini.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected] (D2).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid