Jakarta, 3 Juli 2025
Pemerintah resmi menggulirkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat Indonesia, termasuk siswa sekolah rakyat dan santri di pesantren. Program ini akan mulai berjalan pada awal Juli 2025 sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk membangun generasi yang sehat dan tangguh.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Pratikno, menyebut program ini sudah memasuki tahap akhir persiapan. CKG akan dilaksanakan di sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Oleh karena itu kita butuh Pak Menteri Kesehatan, butuh dukungan dari berbagai pihak—baik itu Pak Mendikdasmen, Pak Menag, Pak Mensos, termasuk Pak Mendagri. Dan juga karena kaitannya nanti membutuhkan dukungan internet dan lain-lain, oleh karena itu juga (perlu) dukungan dari Kominfo,” ujar Prof. Pratikno saat Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (3/6).
Pelaksanaan program akan dimulai dari sekolah rakyat pada Juli, kemudian menyusul sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah pada Agustus.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu quick win Presiden Prabowo Subianto dan menjadi program pemeriksaan kesehatan terbesar yang pernah dijalankan pemerintah.
“Ini adalah program terbesar di Kementerian Kesehatan dan juga di pemerintah karena targetnya 280 juta orang setiap tahun,” kata Menkes Budi.
Tahun ini, Kementerian Kesehatan menargetkan 53 juta pelajar sebagai sasaran utama. Program CKG sudah mulai dijalankan sejak 10 Februari 2025 melalui Puskesmas, dan hingga kini sudah 11 juta orang yang menjalani pemeriksaan.
“Untuk mencapai target 53 juta, kita perlu melakukan pemeriksaan langsung di sekolah karena jumlah anak usia sekolah mencapai angka tersebut,” jelasnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, mendukung penuh program ini karena dapat menjadi dasar untuk membangun lingkungan sekolah yang lebih sehat.
“Nanti hasil-hasil dari pemeriksaan kesehatan itu menjadi input untuk kita membangun sekolah sehat,” ujarnya.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menambahkan bahwa sekolah rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih awal sebelum para siswa masuk asrama.
“Pak Presiden juga memerintahkan, jika ada yang sakit, kita harus menyembuhkan. Supaya setelah sembuh mereka bisa masuk ke sekolah rakyat itu,” katanya. Ia menyebutkan bahwa tahun ini ditargetkan berdiri 200 sekolah rakyat dengan total siswa sekitar 20 ribu orang.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, menyampaikan bahwa seluruh pemerintah provinsi telah menindaklanjuti pelaksanaan program ini. Ia menekankan pentingnya data identitas anak untuk memastikan sasaran yang tepat.
“Untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun itu memiliki kartu identitasnya adalah KIA, kartu identitas anak itu tentunya nanti akan disertakan,” jelasnya.
Dari sisi pendidikan keagamaan, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, memastikan bahwa program CKG juga menyasar pesantren dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
“Biasanya di pesantren tidak semua fasilitas kesehatannya memadai. Maka program Pak Presiden ini menurut saya sangat strategis,” ujarnya. Ia berharap program ini tak hanya berbentuk sampling, tetapi menjangkau seluruh pesantren.
Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menambahkan bahwa program CKG akan menjadi bagian dari rangkaian besar program pemerintah seperti sekolah rakyat dan makan bergizi gratis.
“Karena ini semua seperti yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, ini adalah program agar generasi Indonesia jauh lebih sehat, lebih pintar dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk anak-anak Indonesia saat ini dan ke depannya,” ujar Fifi.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email [email protected]. (D2/SK).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM