Jakarta, 4 Agustus
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas jangkauan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) ke lingkungan perkantoran berintensitas kerja tinggi. Sebanyak 235 pegawai Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mengikuti pemeriksaan kesehatan menyeluruh di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).
Program kolaborasi Kemenkes bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, dan Puskesmas Kecamatan Gambir ini menyasar tenaga profesional dan aparatur negara yang sehari-hari menghadapi tingkat stres serta ritme kerja tinggi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan deteksi dini di tempat kerja merupakan langkah krusial untuk mencegah penyakit kronis berkembang tanpa disadari.
"Pegawai yang sehat adalah modal utama sebuah institusi. Lewat CKG, kita ingin memastikan tidak ada penyakit yang ditemukan saat kondisi sudah parah. Deteksi dini itu murah, bahkan gratis. Yang mahal itu jika terlambat tahu," ujar Kunta
Kepala Sekretariat Bakom RI, Kreestianawati, merinci peserta CKG terdiri atas 157 tenaga profesional, 31 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 47 tenaga sosial, dengan komposisi 168 laki-laki dan 67 perempuan.
Pemeriksaan meliputi tujuh jenis layanan: antropometri (pengukuran status gizi), tekanan darah, gula darah, mata, telinga, gigi dan mulut, serta skrining Tuberkulosis (TBC) dan penyakit kulit. Khusus peserta perempuan, disediakan layanan periksa payudara oleh tenaga kesehatan (SADANIS) dan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) untuk deteksi dini kanker leher rahim.
"Harapan kami sederhana: pegawai tahu kondisi tubuhnya, sadar pentingnya periksa berkala, dan menjadikan cek kesehatan sebagai kebiasaan tahunan. Pegawai yang sehat pasti produktivitasnya meningkat," kata Kreestianawati.
Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari, mengapresiasi langkah Kemenkes dalam mengintervensi kesehatan di lingkungan kerjanya. Ia mengakui ritme kerja komunikasi publik menuntut jam kerja panjang dan mobilitas tinggi.
"Sebagai lembaga yang bertugas mengelola komunikasi pemerintah, kami paham betul ritme kerja harian yang sangat padat. CKG ini bentuk kepedulian lembaga terhadap aset paling berharga, yaitu para pegawai," tutur Qodari.
Qodari menambahkan, Bakom RI turut mendukung penguatan program CKG yang merupakan salah satu prioritas Presiden dalam Asta Cita ke-4 dengan memproduksi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) guna meningkatkan kesadaran publik.
Hingga akhir Juli 2026, Kemenkes mencatat sebanyak 73,8 juta penduduk telah memanfaatkan layanan CKG, melanjutkan capaian 70,3 juta peserta sepanjang 2025. Pemerintah menargetkan layanan ini dapat menjangkau 130 juta penduduk (46 persen populasi) pada akhir 2026.
Meski demikian, Kemenkes mengidentifikasi hambatan psikologis di masyarakat. Berdasarkan survei Kemenkes dan Omnibus Nielsen Kuartal II 2026, alasan utama warga enggan mengikuti CKG adalah rasa takut mengetahui penyakit yang diidap, merasa diri masih sehat, serta keterbatasan waktu.
Padahal, data CKG menunjukkan penyakit tidak terinfeksi seperti hipertensi dan gula darah tinggi sudah banyak mengincar usia produktif hingga anak-anak. Lebih dari 6 juta orang dewasa dan 693 ribu anak tercatat mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal.
"Angka-angka ini mencerminkan gaya hidup kita. Oleh karena itu, arah pembangunan kesehatan kita ubah dari kuratif (mengobati saat sakit) menjadi preventif dan prediktif (mencegah sejak awal)," terang Kunta.
Untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, Kemenkes pastikan penanganan lanjutan hasil CKG dapat dilakukan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di puskesmas, serta terintegrasi secara digital dalam platform SATUSEHAT.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
