Jakarta, 16 Juli 2025
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Direktorat Imunisasi menyelenggarakan Pertemuan Budget Dialogue sebagai bagian dari proses finalisasi penyusunan dokumen National Immunization Strategy (NIS) Indonesia 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Rabu (16/7/2025).
Forum ini bertujuan untuk memaparkan estimasi kebutuhan anggaran program imunisasi nasional, mengidentifikasi potensi kesenjangan pembiayaan, serta membangun komitmen lintas sektor dalam mendukung pendanaan yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menegaskan bahwa imunisasi adalah tanggung jawab bersama sekaligus investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
“Dokumen ini akan menjadi pedoman komprehensif dalam merumuskan visi, tujuan spesifik, dan strategi prioritas program imunisasi. Kami berharap hasil dari pertemuan ini dapat menjadi dasar penyusunan rencana operasional dan penganggaran tahunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Kunta.
NIS 2025–2029 disusun sebagai kelanjutan dari Comprehensive Multi-Year Plan (CMYP) 2020–2024, serta diselaraskan dengan dokumen strategis nasional dan global, seperti RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), dan Immunization Agenda 2030 (IA2030). Penyusunan strategi ini dilakukan melalui proses yang terstruktur, partisipatif, dan berbasis bukti, mencakup analisis situasi, diskusi multi pihak, dan triangulasi data.
Sekjen Kunta turut mengutip pernyataan Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Immunization is not just an act of protection for the individual, it’s a civic responsibility.”
Melalui Budget Dialogue ini, Kementerian Kesehatan berharap dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan, agar program imunisasi nasional menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian/lembaga, organisasi profesi, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan seperti WHO, UNICEF, UNDP, GAVI, World Bank, dan lainnya.
Kegiatan ditutup dengan paparan tindak lanjut penyusunan strategi pembiayaan jangka menengah guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan program imunisasi selama periode 2025–2029.
Direktur Imunisasi, dr. Prima Yosephine, memaparkan hasil analisis situasi imunisasi nasional, strategi jangka menengah, serta estimasi kebutuhan anggaran lima tahun ke depan. Untuk periode 2025–2029, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp53,8 triliun, dengan porsi terbesar untuk pengadaan vaksin baru (39%).
dr. Prima juga menggarisbawahi adanya potensi efisiensi melalui integrasi lintas program, yang dapat menurunkan kebutuhan biaya operasional hingga 45%, menjadi sekitar Rp11,3 triliun. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar Rp4,39 triliun, yang memerlukan dukungan lintas sektor dan mitra pembangunan.
“Sebanyak 13 provinsi masih belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap (90%) dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar (zero-dose children) meningkat signifikan, mencapai hampir 1 juta anak pada 2024. Risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit seperti difteri, campak, rubela, pertusis, dan polio juga meningkat jika cakupan tidak segera diperbaiki,” ujar dr. Prima.
Pertemuan ini turut menyoroti sejumlah strategi utama, antara lain, peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi secara merata, pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi Satu Sehat untuk pencatatan dan pelaporan, pembentukan Satuan Tugas Imunisasi Nasional dan Daerah, serta peningkatan advokasi, pelatihan SDM, dan komunikasi publik
---
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
