Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menginisiasi adanya transformasi di bidang kesehatan. Ia telah menetapkan ada 6 jenis transformasi yang akan dilakukan, yakni transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan.

“Kita melakukan enam transformasi pertama adalah layanan primer ini yang paling penting di promotif preventif, yang kedua adalah transformasi layanan rujukan rumah sakit, ketiga transformasi sistem ketahanan kesehatan ini kalau ada pandemi lagi supaya kita lebih siap dari sisi obat-obatan, alat-alat kesehatan, tenaga kesehatan cadangan itu masuk ke sana, termasuk surveilan terhadap penyakit menular kita ingin pastikan baik lokal, nasional, maupun regional itu harus siap,” katanya, Selasa (31/5).

Menkes Budi melanjutkan transformasi keempat adalah transformasi sistem Pembiayaan Kesehatan. Hal ini sebagian besar ada di BPJS, namun ada juga asuransi swasta dan harus dipastikan bahwa ini sustainable. Transformasi kelima adalah SDM Kesehatan dan keenam adalah transformasi Teknologi Kesehatan, ini terkait teknologi informasi dan bioteknologi.

“Itu adalah 6 kerangka besar yang akan kita kejar sampai 2024,” ucapnya.

Transformasi Layanan Primer

Menkes Budi mengatakan saat ini ada sekitar 12 ribuan Puskesmas yang tersebar di semua wilayah Indonesia. Ia menilai jumlah tersebut tidak akan mencapai pemerataan pelayanan kesehatan. Ada sejumlah program yang akan dilakukan di antaranya menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan.

Dirinya akan merevitalisasi Posyandu agar menjadi lebih formal dengan anggaran yang sesuai. Nantinya Posyandu ini bisa diatur oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Posyandu ini akan bertindak secara lebih aktif bukan hanya melayani bayi dan ibu tapi akan melayani seluruh siklus hidup termasuk remaja, dewasa, dan Lansia.

Menkes Budi juga menilai perlu mereformasi laboratorium kesehatan masyarakat.

“Jadi setiap Puskesmas bisa melakukan layanan laboratorium misalkan 100 kali tes, kemudian di atasnya laboratorium kesehatan kabupaten/kota, di atasnya lagi laboratorium provinsi, kemudian regional, dan nasional,” ucap Budi.

Transformasi Layanan Rujukan

Transformasi ini akan dimulai dengan tiga penyakit penyebab kematian paling tinggi di Indonesia yaitu penyakit jantung, stroke, dan kanker.

Sebagai contoh untuk penyakit jantung, masalahnya tidak semua provinsi memiliki rumah sakit dengan fasilitas untuk pasang ring di jantung.

“Data yang saya miliki dari 34 provinsi yang bisa melakukan operasi pasang ring itu hanya 28 provinsi. Terus kalau pasien sudah dipasang ring juga tidak bisa, maka tindakan berikutnya adalah bedah jantung terbuka, ini jumlahnya turun lagi dari 28 provinsi kalau tidak salah ke 22 provinsi,” tutur Menkes Budi.

Dikatakan Menkes Budi, pihaknya punya target bahwa rumah sakit di seluruh provinsi pada 2024, harus bisa melayani penyakit jantung, stroke, dan kanker.

“Akses layanan dan standar layanan tertentu untuk jantung, stroke, dan kanker saya mau rata tersedia di seluruh provinsi,” ucap Menkes Budi.

Setiap rumah sakit dengan dokter yang berprestasi, lanjutnya, akan ia pertemukan dengan dokter dari negara lain untuk menjalin kerja sama. Sedangkan dokter-dokter yang terbaik dari luar negeri akan didatangkan ke Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dokter Indonesia.

Ketahanan Kesehatan

Menkes Budi mengatakan dirinya ingin memastikan bahwa vaksin diagnostik dan terapeutik itu semuanya ada di Indonesia. Minimal 50% itu diproduksi di dalam negeri dari hulu ke hilir.

“Kita ingin memastikan sudah bikin rencananya nanti ini lebih berlaku untuk teman-teman di Farmasi dan bidang industri. Jadi kalau mereka melakukan produksi dalam negeri semua government procurement, akan berikan prioritas ke mereka,” tutur Budi.

Pembiayaan Kesehatan

Yang akan dilakukan terkait transformasi pembiayaan kesehatan adalah melakukan transparansi dan perhitungan yang bagus. Hal itu untuk menghindari terjadinya masalah antara penyedia jasa dan yang membayar jasa.

“Kita nanti akan bikin annual health account-nya setiap tahun dan menjadi kewajiban semua fasilitas kesehatan untuk lapor,” ujar Budi.

Annual health account ini harus ada untuk bisa mengukur transparansinya. Menkes Budi menilai dengan hal itu informasi menjadi simetris sekarang informasi itu asimetris.

“Kita akan bikin informasi itu menjadi simetris dan itu akan kita buat dalam bentuk regulasi sehingga dengan demikian akan transparan,” katanya.

SDM Kesehatan

Jumlah dokter standarnya satu per 1000 penduduk. Kebutuhan di Indonesia masih belum terpenuhi ditambah lagi dengan distribusi yang belum merata.

Pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui academic health system.

Academic health system merupakan sebuah model kebijakan yang mengakomodir potensi masing-masing institusi ke dalam satu rangkaian visi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Konsep ini merupakan integrasi pendidikan kedokteran bergelar, dengan program pendidikan profesional kesehatan lainnya yang memiliki rumah sakit pendidikan atau berafilisasi dengan rumah sakit pendidikan, sistem kesehatan, dan organisasi pelayanan kesehatan.

Melalui academic health system diharapkan dapat menghitung jumlah dan jenis lulusan SDM Kesehatan dan memenuhi kebutuhan wilayah; Mendefinisikan profil dan value SDM Kesehatan yang diperlukan di wilayah tersebut; serta menentukan pola distribusi SDM Kesehatan yang sustainable mulai dari layanan primer hingga tersier.

Kebutuhan dokter harus diperbanyak, harus ada akselerasi dan 10 tahun terakhir ini akselerasinya sangat lambat. Jadi ini harus dipercepat baik dokter umum maupun dokter spesialis,” ucap Menkes Budi.

Teknologi Kesehatan

Salah satu transformasi teknologi kesehatan yang sedang diupayakan selain aplikasi PeduliLindungi, Menkes Budi mengatakan pihaknya akan memastikan rekam medis di rumah sakit dicatat dan direkam dengan baik secara digital. Dirinya akan minta ke tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk menyerahkan rekam medis secara keseluruhan kepada pasien.

“Jadi rekam medisnya standarnya itu sudah kita atur kamu-kamusnya, sudah kita susun. Jadi yang misalnya obat sakit perut merek ABC itu mesti sama kodenya di seluruh rumah sakit. Kemudian pelayanan lain pun kodenya mesti sama,” katanya.

Dengan demikian itu nanti dimasukkan ke databasenya rumah sakit. Sehingga kalau satu pasien pindah rumah sakit maka pasien tidak perlu melakukan rontgen ulang atau tes darah ulang sehingga itu akan jauh lebih efisien

“Sehingga dengan demikian akan menjadi lebih transparan informasi mengenai pasien kepada pasiennya sendiri dan semua data itu adalah milik pasien.

Bioteknologi

Menkes Budi mengharapkan bioteknologi itu bisa dipakai sebagai alat diagnosis yang canggih. Sebelumnya untuk melihat kondisi kesehatan seseorang diambil dari darah, MRI, CT Scan.

“Ke depan diagnosisnya menggunakan genom sequencing karena dengan ini bisa dilihat secara benar-benar rinci, yang ada di tubuh kita itu kondisinya seperti apa, kesehatan kita, malah ke depannya bisa jadi seperti apa,” ucapnya.

Mesin genome sequencing saat ini hanya ada 12, Menkes Budi melanjutkan, nanti akan ada sekitar 30 yang akan digunakan di rumah itu rujukan nasional antara lain RS Kanker Dharmais, RS PON untuk stroke, RSCM untuk penyakit metabolik seperti diabetes dan ginjal, RS di Yogyakarta, kemudian RSPI untuk infeksi, dan RS Sanglah untuk aging and wellness.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

drg. Widyawati, MKM