Nusa Tenggara Barat, 28 Mei 2025
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Kesehatan Tahun 2025 dengan tema “Transformasi Kesehatan untuk NTB Sehat”. Acara ini dihadiri Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, kepala daerah, pimpinan rumah sakit, serta para pemangku kepentingan sektor kesehatan se-NTB pada Rabu (28/5).
Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa menjaga kesehatan masyarakat adalah kunci utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Menkes Budi menyoroti tantangan Indonesia dalam mencapai status negara maju. Ia menjelaskan bahwa agar Indonesia bisa masuk kategori negara maju pada tahun 2045, pendapatan per kapita masyarakat harus mencapai 14.000 dolar AS atau sekitar Rp 15 juta per bulan.
“Sekarang Indonesia masih di angka 5 juta. Kalau kita ingin menjadi negara maju, kita harus naik tiga kali lipat. Tapi mustahil itu terjadi kalau rakyatnya tidak sehat,” tegas Menkes Budi.
Menkes juga menekankan bahwa kesehatan bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi yang lebih penting adalah mencegah agar masyarakat tidak jatuh sakit. Mencegah itu jauh lebih murah daripada mengobati. Kita harus jaga kesehatan masyarakat, supaya mereka bisa produktif, pendapatan meningkat, dan Indonesia menjadi negara maju.
Menkes Budi juga mengingatkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan momentum bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Namun, peluang ini hanya terbuka sampai tahun 2035.
“Kalau kita gagal menjaga kesehatan masyarakat saat bonus demografi ini, kita gagal jadi negara maju. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali,” pesannya.
Menkes mendorong seluruh kepala daerah dan dinas kesehatan untuk fokus pada upaya promotif dan preventif, seperti skrining tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta edukasi pola hidup sehat di masyarakat.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan komitmennya mendukung transformasi sistem kesehatan yang menekankan pencegahan.
“Kami ingin menjadi bagian dari visi bapak, untuk melakukan transformasi sistem kesehatan, sistem yang tidak lagi hanya bertumpu pada pengobatan penyakit, tetapi justru bertumbuh pada paradigma preventif dan promotif,” ujar Gubernur Iqbal.
Gubernur juga menyoroti pentingnya mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di NTB, khususnya antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Pertanyaannya bukan lagi soal bagaimana memulangkan jenazah dari rumah sakit besar di Mataram ke daerah, tapi bagaimana agar masyarakat di pulau-pulau luar tidak perlu datang ke Mataram karena layanan kesehatan di daerah mereka sudah mampu menangani kasus serius,” jelasnya.
Pemprov NTB, lanjut Gubernur, saat ini tengah meningkatkan kapasitas rumah sakit di Pulau Sumbawa, termasuk rencana peningkatan tipe rumah sakit di Kota Bima dan kabupaten lainnya. Gubernur juga menyampaikan rencana pengembangan pendidikan vokasi kesehatan di NTB agar tenaga kesehatan lokal memiliki daya saing global.
“Kami ingin mengembangkan potensi pendidikan vokasi bidang kesehatan di NTB, supaya tenaga kesehatan kita tidak hanya bisa bekerja di sini, tapi juga bisa bersaing secara global,” pungkas Gubernur Iqbal.
Transformasi kesehatan adalah agenda prioritas Kementerian Kesehatan, yang mencakup enam pilar utama, yaitu transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan
Tujuan utamanya adalah membangun sistem kesehatan yang tangguh, merata, dan responsif untuk menjawab tantangan masa kini dan masa depan.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI.Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
