Tangerang, 23 Februari 2024
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap program promosi kesehatan di Indonesia. Dimulai dari para tenaga kesehatan hingga seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini bertujuan mengubah paradigma saat ini, yakni fokus tidak hanya pada pengobatan penyakit, tetapi juga pada pemeliharaan kesehatan secara umum. Sebab, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mereka sendiri, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara keseluruhan.
“Tugas orang kesehatan itu bukan hanya mengobati orang sakit, tetapi menjaga orang tetap sehat. Jadi, cara pandangnya harus membangun orang-orang untuk tetap sehat dengan cara melakukan upaya promotif dan preventif kesehatan,” ujar Budi dalam acara Townhall CIMSA Bersama Kementerian Kesehatan di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Jumat (23/02/2024).
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), yang dicanangkan dan digalakkan oleh Kementerian Kesehatan, bertujuan menanamkan budaya hidup sehat di masyarakat. Menurut Menkes Budi, penerapan GERMAS dapat mengikuti kegiatan seperti acara Car Free Day yang sangat digemari oleh masyarakat.
Sebab, implementasi GERMAS bersifat gerakan dan bukan sekadar kemajuan sehingga sebaiknya menggunakan pendekatan yang inklusif dan bukan eksklusif. Untuk itu, promosi kesehatan diharapkan dapat dilakukan dengan memberdayakan semua individu yang memiliki keinginan untuk menjalani gaya hidup sehat.
“Artinya tidak ada programnya, gak ada uangnya dan orang melakukannya karena keinginan sendiri, atau menyukainya agar hidupnya sehat,” tambahnya.
Dalam mendorong upaya promotif dan preventif, Kementerian Kesehatan telah mereformasi sektor kesehatan besar-besaran melalui perubahan UU Kesehatan dan Transformasi Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan membagi porsi anggaran secara seimbang antara upaya promotif-preventif dan kuratif, yaitu 50:50. Upaya ini juga tidak hanya berfokus pada rumah sakit, melainkan juga puskesmas dan posyandu yang salah satunya melakukan revitalisasi untuk perbaikan.
Lebih lanjut, Menkes Budi menyampaikan, dari total 512 kabupaten/kota, terdapat sekitar 10.000 kecamatan/kelurahan, 85.000 desa, dan 300.000 dusun. Untuk itu, upaya mendekatkan akses layanan kesehatan akan diintensifkan hingga mencapai tingkat dusun. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah meningkatkan kompetensi kader posyandu, sehingga mereka dapat memainkan peran kunci dalam penyediaan layanan kesehatan di tingkat masyarakat setempat.
“Semua kader posyandu akan diberikan kompetensi seperti halnya dokter agar posyandu tidak hanya mengurusi atau memberi pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak saja, tetapi untuk seluruh sasaran siklus hidup,” jelasnya.
Mulai tahun ini, 4 kader posyandu dari setiap dusun atau total 1,2 juta kader posyandu akan mendapatkan pendidikan ulang untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan khusus, seperti menimbang bayi dan balita dengan benar, melakukan edukasi ASI eksklusif dan MPASI, pemberian vaksinasi, hingga menerapkan komunikasi antarpribadi atau konseling.
“1,2 Juta kader akan dididik ulang dan akan masuk kepada sistem yang diawali dengan mengikuti tes lebih dulu, lalu setelah selesai akan mendapatkan sertifikat”, kata Budi.
Posyandu juga diharapkan dapat melakukan tindakan promotif dan preventif mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Skrining kesehatan pun dapat dilakukan di posyandu, seperti pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah untuk deteksi dini penyakit.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid
