Jakarta, 28 Oktober 2026

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan tuberkulosis (TB) melalui pemberian Terapi Pencegahan TB (TPT) dan pelacakan kontak erat untuk memutus rantai penularan. Upaya ini menjadi fokus kolaborasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempercepat eliminasi TBC pada 2030. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Hospital Leadership for TB Elimination: Jakarta Menuju Eliminasi TBC 2030 di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/10).

Mengobati pasien yang sakit TB itu penting. Capaian pengobatan TB di Indonesia juga sudah sangat baik. Namun, kalau pencegahan melalui TPT dan pelacakan kontak erat tidak kita jalankan secara agresif, angka kasus TB tahun depan akan terus berulang.

“Oleh karena itu, kita ubah paradigma berpikir kita. Setiap rumah sakit dan Puskesmas harus memastikan kontak serumah diperiksa dan mendapatkan TPT demi melindungi masa depan keluarga masyarakat,” tegas Benjamin.

Berdasarkan data global, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus TB terbanyak di dunia. Indonesia menyumbang sekitar 10% kasus TB global, dengan perkiraan 1,08 juta orang jatuh sakit dan 126.000 orang meninggal akibat TB setiap tahun.

Di DKI Jakarta, capaian memulai pengobatan TB telah menunjukkan tren positif dengan angka di atas 90%. Namun, tantangan masih besar pada aspek pencegahan penularan. Cakupan pemberian TPT bagi kontak serumah di Jakarta masih relatif rendah, yakni berkisar 40%. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kasus TB terus berulang setiap tahun apabila kontak erat pasien tidak segera mendapatkan terapi pencegahan.

Berbeda dengan daerah lain yang lebih banyak menemukan kasus TB di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebanyak 62% hingga 64% kasus TB di DKI Jakarta pertama kali ditemukan di rumah sakit. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran rumah sakit, baik pemerintah, swasta, maupun TNI/Polri, dalam penanganan TB yang terintegrasi.

Untuk mempercepat penanggulangan TB, Kemenkes memperkuat infrastruktur diagnostik di DKI Jakarta. Seluruh Puskesmas dipastikan dilengkapi alat Tes Cepat Molekuler (TCM). Selain itu, tersedia alokasi 32 unit Portable X-Ray yang ringan dan mudah dibawa untuk melacak kontak erat hingga ke permukiman padat penduduk. Kemenkes juga memastikan ketersediaan obat TPT secara gratis di seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta.

TPT merupakan pemberian obat pencegahan bagi orang yang berisiko tinggi atau memiliki kontak erat dengan pasien TB aktif, tetapi belum sakit TB. Terapi ini bertujuan mencegah infeksi TB laten berkembang menjadi TB aktif di kemudian hari.

Di lapangan, kader TB dan tim kesehatan berperan penting dalam menelusuri kontak erat dengan mendatangi rumah warga. Pemeriksaan rontgen serta pendampingan pemberian TPT secara ramah dan penuh perhatian membantu keluarga pasien merasa terlindungi dan mengurangi kecemasan terhadap risiko penularan TB di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menekankan pentingnya mengoptimalkan jaringan 197 rumah sakit dan ratusan Puskesmas di Jakarta. Ia juga menegaskan perlunya memastikan akses layanan kesehatan tidak dibatasi berdasarkan kepemilikan KTP, mengingat tingginya mobilitas penduduk di wilayah metropolitan.

“Saya memberikan dukungan sepenuhnya agar pada 2030 eliminasi TB di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Saya berharap kebijakannya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan,” ujar Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati menekankan pentingnya integrasi layanan antarfasilitas kesehatan.

“Penemuan kasus di rumah sakit Jakarta sangat besar. Integrasi pelacakan kontak antara rumah sakit, Puskesmas, dan kader komunitas adalah kunci utama untuk memastikan setiap pasien didampingi hingga sembuh tuntas dan rantai penularan di lingkungan sekitar dapat kita putus sepenuhnya,” kata Ani.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM