Jakarta, 8 Juni 2026
Pemanfaatan kecerdasan buatan atau _Artificial Intelligence_ (AI) di bidang kesehatan dinilai tidak bisa dilakukan sembarangan karena menyangkut keselamatan dan nyawa pasien.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono saat membuka Konferensi Nasional tentang ekosistem kecerdasan buatan kesehatan di Jakarta, Senin (8/6).
“Ketika sebuah program komputer merekomendasikan diagnosis kepada seorang dokter, siapa yang bertanggung jawab jika rekomendasinya salah? Pertanyaan inilah yang membawa kita semua ke ruangan ini hari ini,” kata Dante.
Menurut Dante, penerapan AI di bidang kesehatan bukan sekadar soal kecanggihan teknologi, melainkan menyangkut hidup dan nyawa manusia. Karena itu, pemanfaatannya harus dibarengi tata kelola yang kuat, aturan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta komitmen etika yang tidak bisa ditawar.
Ia mengakui AI membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mulai dari mendeteksi penyakit lebih dini, mempercepat diagnosis, hingga mengolah data kesehatan dalam jumlah besar. Namun, teknologi ini juga membawa risiko, seperti hasil yang bias atau keliru, kesalahan diagnosis, hingga ancaman terhadap keamanan data pasien yang bersifat pribadi.
Dante menegaskan, pemanfaatan AI di sektor kesehatan bukan lagi sekadar rencana, melainkan sudah berjalan di lapangan.
Sejak 2023, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menggunakan AI untuk mendeteksi Tuberkulosis (TB) melalui alat rontgen portabel berteknologi AI. Hingga 2025, sekitar 200 ribu warga telah diperiksa menggunakan teknologi tersebut. Selain itu, sejumlah uji coba AI juga menunjukkan hasil yang menjanjikan.
Pada deteksi kanker paru bersama Harrison.ai, tingkat ketepatan AI dalam menemukan kasus mencapai 90 persen, lebih tinggi dibanding pembacaan dokter radiologi tanpa bantuan AI yang berada di angka 83 persen.
Sementara itu, pada deteksi stroke melalui CT scan otak bersama RSUP Dr. M. Djamil dan RS Pusat Otak Nasional, tingkat ketepatan AI dalam memastikan pasien yang benar-benar sehat mencapai 98 persen, dibandingkan 74 persen pada pembacaan manual.
Adapun pada skrining TB massal bersama Qure.ai, dari 38 ribu pemeriksaan, AI berhasil menemukan 4 ribu orang yang diduga TB sekaligus mendeteksi 12 ribu kelainan paru lainnya.
“Data ini membuktikan satu hal: AI tidak hanya mendeteksi satu penyakit, tetapi membuka peluang yang lebih besar untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pasien,” ujar Dante.
Meski manfaatnya nyata, Dante menekankan teknologi harus berjalan beriringan dengan tata kelola yang baik agar risikonya dapat ditekan.
“Inovasi tanpa tata kelola adalah risiko. Dan tata kelola tanpa inovasi adalah stagnasi,” tegasnya.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi yang konkret, mulai dari aturan alat kesehatan berbasis AI, tata kelola data, persetujuan pasien sebelum datanya digunakan, hingga penguatan kapasitas Komite Etik Penelitian Kesehatan dalam menilai penelitian yang menggunakan AI.
Konferensi Nasional bertajuk "Menuju Masa Depan Ekosistem Kecerdasan Buatan Kesehatan yang Aman, Adil, dan Bertanggung Jawab" tersebut digelar bersamaan dengan lokakarya mengenai penerapan panduan etik, persetujuan pasien, serta tata kelola data dalam AI kesehatan. Kegiatan berlangsung di Ruang Leimena, Gedung Adhyatma, Jakarta Selatan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes, Azhar Jaya, menyampaikan bahwa dunia kini memasuki era yang sangat dipengaruhi AI. Teknologi ini mengubah cara hidup, cara bekerja, dan cara mengambil keputusan, termasuk dalam pelayanan kesehatan.
Menurutnya, AI telah menunjukkan manfaat nyata, mulai dari membantu diagnosis penyakit, mengembangkan pengobatan yang lebih sesuai bagi tiap pasien, hingga penggunaan robot di bidang kesehatan.
Namun, manfaat tersebut harus diimbangi perhatian serius terhadap keamanan data masyarakat.
“Penelitian ke depan harus didahului oleh suatu wadah yang mengawasi. Karena itu, Kementerian Kesehatan membentuk SATUSEHAT dan SATUSEHAT AI untuk menjaga agar data masyarakat Indonesia tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” terang Azhar.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (FP/UW/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
