Badung, 13 Maret 2023
Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang berat pada Indonesia, tidak hanya pada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Efek negatif pada perekonomian utamanya disebabkan oleh tersendatnya kegiatan masyarakat untuk mengurangi penularan virus. Dalam penanggulangan COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan gas dan rem di bawah komando KPC PEN dalam rangka menyeimbangkan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi secara paralel. Pedal “gas dititik beratkan kepada upaya pemulihan ekonomi, sementara pedal rem memfokuskan kepada upaya penanganan pandemi. Pada saat diinjak pedal gas, pembatasan mobilitas dilonggarkan dan kegiatan ekonomi semakin didorong. Kebijakan gas dan rem ini terbukti secara efektif dapat menekan lonjakan kasus secara cepat.
Vaksinasi merupakan strategi yang penting dalam penanganan pandemi. Indonesia memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sejak 13 Januari 2021 dan sampai saat ini Kementerian Kesehatan beserta seluruh Pemerintah Daerah terus mendorong percepatan vaksinasi. Pemerintah meyakini bahwa dalam penanganan COVID-19, vaksinasi merupakan game changer dalam mengatasi masalah pandemi dan ekonomi secara simultan.
Bali adalah contoh nyata keberhasilan dari kebijakan pemerintah. Sebagai salah satu daerah yang mengandalkan pariwisata dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, Bali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2020 (-9.34% YoY) dan 2021(-2.46 YoY) namun perlahan-lahan sudah kembali ke tren yang positif pada 2022 (4.84 YoY). Bali merupakan daerah dengan cakupan vaksinasi terbaik setelah DKI Jakarta. Tingginya cakupan vaksinasi di Bali adalah salah satu alasan cepatnya ekonomi Bali pulih. Puncaknya adalah kesuksesan Indonesia dalam mengadakan G20 Summit di Bali yang dihadiri pemimpin-pemimpin dari negara peserta. Upaya percepatan vaksinasi di Provinsi Bali terus dilakukan yang utamanya ditujukan untuk dapat membuka kembali Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.
Kesuksesan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bali juga tidak lepas dari kontribusi aktif seluruh jajaran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dimotori oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyampaikan bahwa “vaksinasi sangat berpengaruh terhadap pengendalian COVID-19 dengan melandainya kasus di Provinsi Bali sehingga Bali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan internasional G20. Momen kegiatan tersebut berdampak kepada pulihnya pariwisata di Provinsi Bali sehingga dapat memulihkan kembali perekonomian di Provinsi Bali. Kami harap dengan terlaksananya penanggulangan COVID-19 secara terpadu dan bersama-sama baik Pusat dan Daerah dapat mengakhiri Pandemi secara baik dan semakin menguatkan kita bersama dalam menghadapi penyakit berpotensi KLB lainnya.”
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menyampaikan bahwa keberhasilan program vaksinasi ini merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Beberapa dampak vaksinasi yang dapat dihasilkan yaitu:
Memberikan rasa aman dan kepercayaan pada wisatawan.
Mengurangi penyebaran virus di sektor pariwisata.
Meningkatkan produktivitas dan kinerja pelaku pariwisata.
Memperkuat posisi destinasi wisata di pasar internasional.
Pelaku pariwisata dan pengunjung wisata harus sama-sama mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan tersebut, sehingga keberhasilan percepatan vaksinasi dapat mempercepat pemulihan sektor pariwisata secara keseluruhan. Kemenparekraf mengapresiasi langkah semua pihak yang bergerak cepat dalam rangka mendukung akselerasi vaksinasi COVID-19 karena hal tersebut dapat menciptakan kegiatan wisata yang aman. Untuk mempercepat vaksinasi, Kemenparekraf melakukan beberapa langkah, di antaranya menyediakan fasilitas vaksinasi massal bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti hotel atau tempat wisata yang dapat digunakan sebagai lokasi vaksinasi, mengkoordinasikan dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa vaksinasi dilakukan dengan efektif dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, mengedukasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tentang pentingnya vaksinasi dan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi, serta memfasilitasi sertifikasi vaksinasi bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan wisatawan dengan lebih aman dan dapat memulihkan kepercayaan wisatawan dalam bepergian ke Indonesia.
WHO meyakini bahwa untuk membangun kepercayaan publik dan penyediaan imunisasi berkualitas, evaluasi yang tepat sangat diperlukan. COVID-19 Vaccination Coverage Cluster Survey di Provinsi Bali adalah tindakan evaluatif independen untuk memastikan masyarakat yang berhak memang mendapatkan vaksin. Survei ini menggunakan metode yang didasarkan pada standar WHO, yang memberikan perkiraan cakupan vaksin tertentu di antara populasi dan memfasilitasi penilaian kesetaraan dengan memilah cakupan berdasarkan faktor seperti tempat tinggal, jenis kelamin, pendidikan ibu, status ekonomi, atau wilayah. WHO Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan survei ini dengan menyediakan dukungan teknis melalui konsultasi rutin untuk memastikan survei dilakukan sesuai dengan praktik yang terstandarisasi. WHO Indonesia juga memberikan dukungan finansial untuk survei ini.
Survei ini penting bagi Bali dan Indonesia karena Bali adalah salah satu provinsi dengan lalu lintas manusia tertinggi yang masuk dan keluar dari provinsi maupun Indonesia. Oleh karena itu, survei ini akan memberikan informasi tentang upaya kolektif untuk melindungi masyarakat melalui vaksinasi, terutama yang paling rentan. Studi ini menegaskan bahwa data dari survei cakupan sesuai dengan data dari sistem pemantauan rutin. Namun, seperti yang terjadi di seluruh negara, populasi lansia masih perlu ditingkatkan cakupannya. Alasannya adalah karena kekhawatiran bahwa mereka tidak dapat divaksinasi karena kondisi komorbiditas dan usia tua. Hal ini berarti menunjukkan bahwa upaya untuk memberikan informasi yang benar kepada populasi lansia sangat penting untuk memastikan mereka dapat membuat keputusan yang tepat untuk divaksinasi. Untuk memberikan informasi yang benar, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi membutuhkan rencana komunikasi khusus untuk populasi lansia, mengingat populasi lansia adalah salah satu kelompok prioritas yang harus dilindungi melalui vaksinasi.
WHO siap memberikan dukungan lebih lanjut untuk Indonesia dalam mengatasi hambatan vaksinasi COVID-19 untuk memastikan tercapainya target vaksinasi 100% bagi populasi rentan mendapat dosis primer dan booster, terutama tenaga kesehatan dan populasi lansia, serta tercapainya target vaksinasi minimal 70% dari total populasi mendapat dosis primer.
Survei Cakupan Vaksinasi COVID-19 di Provinsi Bali dilakukan berbasis populasi dengan mengunjungi 5040 rumah tangga dan mewawancarai 13.050 responden. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dari Universitas Udayana ini menunjukkan bahwa cakupan vaksinasi berdasarkan recall (ingatan) yaitu 87,9% dan berdasarkan hasil validasi yaitu 86,3%. Namun demikian masih ditemukan beberapa kabupaten yang cakupannya pada lansia dan kelompok masyarakat berpendidikan rendah kurang memadai. Dari hasil survei disimpulkan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Bali telah berjalan cukup baik, namun diperlukan upaya yang intensif dan kordinasi dalam penjangkauan pada sasaran rentan yang sulit dijangkau.
Selain aspek cakupan, akses terhadap vaksin serta kualitasnya pun menjadi hal yang sangat penting. Untuk mempersiapkan Bali terhindar dari ancaman COVID-19, vaksinasi harus dipastikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan pendatang/turis. Untuk itu, vaksin harus tersedia di seluruh fasilitas layanan kesehatan pemerintah terutama puskesmas-puskesmas. Untuk mengetahui hal ini, distribusi vaksin dapat dipantau melalui sistem informasi yang dapat dilihat secara real time oleh Kemenkes RI dan Dinas Kesehatan di seluruh Bali yaitu Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE). Sampai bulan Februari 2023, sebanyak 9.276.838 dosis vaksin tercatat di SMILE telah didistribusikan untuk Provinsi Bali dan lebih dari 430 juta dosis untuk Nasional. Sementara untuk menjaga kualitas vaksin, sebanyak 153 Remote Temperature Logger berbasis IOT (Internet of Things) di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas telah terpasang dan terhubung di aplikasi SMILE secara real time, sehingga petugas dapat mengetahui suhu vaksin didalam lemari es vaksin kapan saja dan di mana saja. Hal ini merupakan upaya dan komitmen pemerintah dalam memastikan vaksin yang disuntikkan ke masyarakat merupakan vaksin yang berkualitas baik.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid