Jakarta, 8 Mei 2023
Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan program beasiswa fellowship dokter spesialis dalam dan luar negeri untuk para tenaga kesehatan.
Program yang diluncurkan pada Senin (8/5) ini bertujuan untuk memperluas program fellowship yang diutamakan untuk layanan kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, dan KIA pada berbagai bidang peminatan.
“Program ini jadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pemenuhan dan pemerataan layanan subspesialistik di rumah sakit,” kata Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.
Perluasan beasiswa fellowshop memberikan kesempatan kepada dokter spesialis, beasiswa dokter subspesialis maupun program fellowship untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas keilmuannya. Melalui program ini, jangkauan penerima beasiswa juga lebih luas, tidak hanya dari rumah sakit pengusul pemerintah namun juga dari rumah sakit pengusul swasta.
Menkes menyampaikan pada batch pertama sudah ada sekitar 643 penerima beasiswa dokter spesialis dan 20 orang penerima beasiswa dokter sub spesialis yang terdaftar di semester pertama tahun 2023. Adapun penerima beasiswa terdiri atas dokter, perawat serta tenaga kesehatan lainnya.
“Terima kasih ibu (Menkeu) dikesempatan ini ada sekitar 643 yang mendapatkan beasiswa. Sebenarnya diberikan kuota 1000 tapi ada kendala tempat, kuota kurang, sehingga tidak semuanya terserap. Kedepan semoga bisa lebih banyak lagi,” kata Menkes.
Program Fellowship akan dibuka sepanjang tahun untuk seluruh dokter spesialis yang telah memiliki surat penerimaan dari unit penyelenggara dan program fellowship di dalam negeri dan luar negeri. Masa studi program Fellowship yang didanai bervariasi mulai dari yang paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan.
Total ada 16 negara tujuan beasiswa fellowship luar negeri yang sudah terdaftar diantaranya Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brunei Darussalam, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Canada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Tiongkok dan Vietnam.
Menkes menjelaskan pembukaan beasiswa fellowship dokter spesialis dalam dan luar negeri merupakan perwujudan dari pilar ketiga transformasi kesehatan yakni transformasi SDM Kesehatan yang saat ini tengah menjadi fokus pemerintah untuk ditingkatkan.
Menkes berharap, dengan diluncurkannya program ini dapat meningkatkan akses layanan subspesialistik yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap bahwa Kemenkeu dan LPDP sangat mendukung pembangunan ekosistem kesehatan di Indonesia.
“Saya melalui LPDP maupun melalui anggaran Kementerian termasuk Kementerian Kesehatan dan anggaran ke transfer ke pemerintah daerah, sangat mendukung langkah-langkah untuk membangun ekosistem kesehatan yang baik. Masalah kesehatan begitu sangat rumit, menantang, dan berubah sangat cepat,” kata Menkeu.
Menkeu berharap berbagai tantangan dan perubahan tersebut dapat diantisipasi sejak dini sehingga bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Ia mengatakan, para tenaga kesehatan bisa belajar dari COVID-19.
Saat pandemi COVID-19, tenaga kesehatan dapat melihat fenomena maupun tanda-tanda dari masalah kesehatan utamanya saat pandemi COVID-19 yang menghabiskan anggaran yang sangat luar biasa. Fenomena yang ada hendaknya dapat dicapture untuk selanjutnya dipelajari, sehingga apabila ada masalah kesehatan di masa depan dapat diketahui sejak dini dan diantisipasi.
“Saya berharap teman-teman di semua lingkungan kesehatan belajar banyak. Jangan sampai fenomena yang sungguh luar biasa itu lewat begitu saja hanya tercatat didalam APBN saya, bahwa tahun 2020 saya menaikkan anggaran Rp 170 triliun jadi 300, kemudian 2021 menjadi 500 triliun dan menjadi hanya angka anggaran, tapi substansinya saya harap bisa di-capture,” harapnya.
Terakhir, Menkeu juga mengingatkan agar dapat kembali ke Tanah Air setelah menempuh masa studi di luar negeri, untuk selanjutnya mengabdikan diri juga keilmuannya bagi peningkatan kualitas kesehatan Indonesia.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email [email protected] (MF).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid