Jakarta, 16 Mei 2023
Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan Forum Nasional Hilirisasi dan Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi Dalam Negeri, Selasa (16/5) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Pada acara tersebut, pemerintah mendorong industri farmasi hingga fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan sediaan farmasi dalam negeri.
Kementerian Kesehatan menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1333/2023 tentang Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi yang Menggunakan Bahan Baku Produksi Dalam Negeri. Penetapan keputusan ini bertujuan sebagai upaya mendukung pengembangan industri sediaan farmasi dalam negeri.
Dengan diterbitkannya KMK ini, Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan institusi swasta harus mengutamakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui katalog elektronik.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengalaman waktu COVID-19 membuat pemerintah menyusun strategi transformasi kesehatan salah satunya pilar ketahanan kesehatan melalui penyediaan obat dan alat kesehatan dalam negeri.
Penataan ulang industri kesehatan dan menata ulang undang-undang perlu dilakukan.
“Intinya adalah kita mesti mendekatkan layanan kesehatan masyarakat terutama dokter-dokter dan layanan kesehatan. Industri farmasi menurut saya adalah pembangunan dari hulu ke hilir itu sangat penting dan itu harus dibangun. Pemerintah akan memberikan regulasi yang baik,” ujar Menkes Budi pada Forum Nasional Hilirisasi dan Peningkatan Penggunaan Sediaan Farmasi Dalam Negeri, pada Selasa (16/5) di Hotel Borobudur, Jakarta.
Bukan hanya bidang farmasi, termasuk juga alat kesehatan lainnya seperti alat tes diagnostik, dan vaksin.
“Pesan saya di industri farmasi, yuk perbanyak produk dalam negeri,” ucap Menkes Budi.
Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Lucia Rizka Andalusia mengatakan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri tercantum pada katalog elektronik dengan nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 52% untuk obat dan obat tradisional, dan paling sedikit 70% untuk vaksin dan serum.
Dalam KMK terdapat 62 item bahan baku obat yang dapat diproduksi dalam negeri dan siap digunakan yang terdiri dari 45 item bahan baku obat Active Pharmaceutical Ingredient (API), 2 item bahan baku natural, 3 item bahan baku produk biologi, dan 12 item zat aktif vaksin dan serum.
“Implementasi kebijakan ini diharapkan mendukung upaya pengembangan produksi bahan baku dalam negeri dan mewujudkan kemandirian farmasi sebagai upaya transformasi sistem kesehatan,” tutur Dirjen Rizka.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid