Jakarta, 27 Juli 2026
Wakil Menteri Kesehatan RI dr. Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat, tetapi terutama oleh kepemimpinan kepala daerah yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan yang nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wamenkes dalam sesi Leaders Talk bertajuk "Dari Komitmen ke Dampak: Praktik Kepemimpinan Daerah dalam Memperkuat Pelayanan Kesehatan Primer" pada Leimena Conference 2026 di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Wamenkes, Indonesia sedang menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi investasi strategis yang harus dimulai dari tingkat desa hingga Puskesmas.
"Keberhasilan transformasi kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh kepemimpinan. Kepala daerah bukan hanya administrator, tetapi pemimpin perubahan yang mampu menjadikan kesehatan sebagai investasi pembangunan, memperkuat Puskesmas, menghidupkan Posyandu, memberdayakan kader kesehatan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengambil keputusan berdasarkan data kesehatan masyarakat," ujar Wamenkes.
Ia mengatakan pemerintah terus memperluas pemerataan layanan kesehatan. Salah satunya melalui pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat di daerah terpencil dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.
Di sisi pelayanan primer, transformasi melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) juga terus menunjukkan kemajuan. Hingga 24 Juli 2026, sekitar 9.000 Puskesmas atau 87,4 persen telah menerapkan ILP, sementara lebih dari 7.500 Puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga memiliki fleksibilitas lebih besar dalam meningkatkan mutu pelayanan.
Wamenkes juga mengapresiasi peran tenaga kesehatan Puskesmas sebagai ujung tombak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 66 juta masyarakat telah mengikuti program tersebut.
"Teman-teman Puskesmas adalah ujung tombak. Berkat kerja keras mereka, jutaan masyarakat telah mendapatkan Cek Kesehatan Gratis. Melalui program ini kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Data hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran," katanya.
Selain CKG, Wamenkes menekankan percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) sebagai prioritas nasional. Indonesia masih menjadi negara dengan beban TB yang tinggi, sehingga strategi penanggulangannya kini diperkuat melalui penemuan kasus secara aktif, skrining menggunakan X-ray, pelacakan kontak, pemberian terapi pencegahan, hingga penguatan kader TB di desa.
"Kita tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ketika sudah sakit. Kita harus aktif menemukan faktor risiko, melakukan skrining, dan mencegah penyakit sejak dini. Itulah filosofi utama pelayanan kesehatan primer," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes juga menyoroti berbagai praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah.
Salah satunya adalah program Home Care Kabupaten Jember yang mendatangi pasien hingga ke rumah, khususnya masyarakat miskin, lansia, dan pasien pascastroke yang mengalami keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
Menurut Wamenkes, pendekatan jemput bola seperti itu menjadi contoh bagaimana inovasi daerah mampu menjawab persoalan kesehatan masyarakat berdasarkan kondisi lokal.
"Saya melihat langsung bagaimana pemerintah daerah berani mengambil terobosan. Jika program seperti ini terbukti memberikan dampak yang baik, tentu layak menjadi contoh bagi daerah lain," ujarnya.
Dalam sesi diskusi, sejumlah kepala daerah turut membagikan pengalaman memperkuat pelayanan kesehatan primer.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan data kependudukan dan hasil Cek Kesehatan Gratis sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan, termasuk penanganan kesehatan mental anak, obesitas, sanitasi lingkungan, hingga penguatan layanan berbasis siklus hidup melalui ILP.
Adapun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membagikan berbagai inovasi pelayanan kesehatan, mulai dari Mall Orang Sehat, Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), layanan dokter spesialis ke desa, Poskesdes, Permata Hati, BTS (Bantuan Tanggap Stunting), layanan antar obat Kancang Karon, hingga layanan konsultasi kesehatan digital Oasis Wangi.
Menurut Wamenkes, beragam inovasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan primer tidak ditentukan oleh keseragaman program, melainkan kemampuan kepala daerah mengembangkan solusi sesuai kebutuhan wilayahnya.
Saat ini Indonesia juga memiliki modal sosial yang sangat besar dengan lebih dari 156 ribu Posyandu siklus hidup aktif dan sekitar 1,58 juta kader kesehatan. Ke depan, Kementerian Kesehatan akan memperkuat kapasitas kader melalui pelatihan yang lebih intensif sebagai respons atas kebutuhan yang disampaikan langsung dari daerah.
"Transformasi kesehatan bukan perlombaan, melainkan gerakan bersama. Ukuran keberhasilan kita bukan banyaknya program yang dijalankan, tetapi semakin banyak masyarakat yang tetap sehat, semakin cepat penyakit ditemukan, semakin mudah layanan diakses, dan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional," tutup Wamenkes.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email [email protected]. (DJ/HY)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
