Jakarta, 28 November 2024
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri Diseminasi Memo Kebijakan Tuberkulosis (TBC) 2024-2029, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan mempercepat eliminasi TBC di Indonesia, di Jakarta, Kamis (28/11).
Memo kebijakan tersebut merupakan hasil diskusi publik yang diinisiasi oleh Stop TB Partnership Indonesia (STPI). Diskusi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas.
Memo tersebut menguraikan tantangan kritis dan peluang strategis dalam mengendalikan serta mengurangi angka kejadian TBC di Indonesia, yang masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di negara ini.
Dalam sambutannya, Menkes Budi menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap memo kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa penanggulangan TBC merupakan prioritas nasional, dan langkah-langkah strategis yang diusulkan dalam memo ini akan memperkuat upaya Indonesia dalam mencapai target eliminasi TBC pada 2030.
“Kita tidak mungkin jalan sendiri, kita harus jalan sama-sama. Terima kasih kepada tim semuanya yang sudah mau bersama-sama pemerintah dan ini harus dipakai sebagai gerakan bersama bukan hanya program saja” kata Menkes.
Lebih lanjut, Menkes mengungkapkan bahwa penanggulangan TBC di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama dengan prevalensi kasus yang sangat tinggi. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia setelah India, dengan perkiraan 1 juta kasus baru setiap tahunnya.
Meski berbagai langkah penting dalam penanggulangan TB telah dilakukan, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan rendahnya kesadaran pasien untuk menyelesaikan pengobatan TB hingga tuntas. Selain itu, dukungan dalam hal monitoring dan pendampingan pasien juga perlu ditingkatkan.
Menkes berharap memo kebijakan ini, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas yang paling terdampak, dapat melengkapi rencana strategis nasional yang telah disusun oleh pemerintah dalam menanggulangi TBC di Tanah Air.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, TBC memiliki tingkat penularan dan kematian yang lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Ia optimistis Indonesia mampu mengendalikan kasus TBC, mengingat keberhasilan negara ini dalam menangani krisis selama pandemi COVID-19 dengan baik dan cepat.
“Kalau kita bisa menjadi salah satu negara yang cepat menyelesaikan COVID-19, kita juga bisa mengatasi TBC. Kuncinya, kita harus melihat ini sebagai krisis yang kemudian semua pihak harus bekerja keras menyelesaikannya,” ucapnya.
Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia, Nurul Nadia Luntungan menjelaskan bahwa memo kebijakan yang diluncurkan oleh Stop TB ini berfokus pada empat area utama yang perlu diperhatikan pemerintah, yaitu akses pengobatan yang terbatas, kapasitas tenaga kesehatan yang belum terstandar di seluruh fasilitas kesehatan, integrasi sistem informasi yang belum optimal, serta pembiayaan dalam penanggulangan TBC.
Dalam memo tersebut, berbagai rekomendasi praktis diusulkan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mengintegrasikan kebijakan TBC dengan pelayanan kesehatan lainnya, serta mendekatkan layanan kepada komunitas yang rentan terhadap TBC.
“Tantangan tersebut adalah badai yang kita hadapi dalam penanggulangan TBC. Namun, di balik badai itu, ada peluang strategis yang dapat kita manfaatkan, salah satunya adanya pemerintahan baru dan penanggulangan TBC menjadi salah satu prioritas nasional,” ucapnya.
EPerjalanan penanggulangan TB semakin dekat. Nurul pun mengajak seluruh pihak untuk mengawal langkah pemerintah dalam mencapai eliminasi TB pada 2030.
“Dengan semangat gotong royong dan sinergi, saya percaya bahwa kita bisa mencapai dermaga itu sesuai dengan komitmen yang diberikan,” tutupnya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email [email protected]. (MF)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
