Jakarta, 7 Oktober 2025
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. Taruna Ikrar menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat pengembangan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman menjadi rumah sakit bertaraf internasional.
Pertemuan ini merupakan rapat konsultasi teknis kedua antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Jika pada pertemuan pertama (Juni 2025) masih membahas perumusan konsep, kali ini seluruh pihak menyatakan telah memasuki tahap pelaksanaan konkret di bidang rumah sakit, farmasi, dan layanan kesehatan bagi prajurit TNI beserta keluarganya.
“Kami bertiga—Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, dan saya—baru saja menyelesaikan rapat teknis kedua. Kalau dulu masih menyusun formulasi, sekarang sudah masuk tahap pelaksanaan,” ujar Menhan Sjafrie.
Menhan menyampaikan, RSPPN Panglima Besar Soedirman telah memenuhi beberapa prasyarat untuk menjadi rumah sakit bertaraf internasional, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas layanan, maupun regulasi kerja sama lintas negara.
Rumah sakit ini memiliki gedung 28 lantai, kapasitas 1.000 tempat tidur, serta 100 unit ICU dengan klasifikasi tipe A. Ke depan, fokus pengembangan akan diarahkan pada peningkatan kualitas dokter, tenaga kesehatan, serta penguatan layanan pascaoperasi.
“Layaknya rumah sakit kelas dunia, kuncinya ada pada kualitas dokter, kelengkapan alat kesehatan, dan mutu layanan perawatan. Infrastruktur kita sudah siap, sekarang fokus pada pengembangan SDM dan pelayanan,” jelas Menhan.
Selain penguatan rumah sakit, Kementerian Pertahanan juga mengembangkan sektor farmasi pertahanan dan pengobatan tradisional Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM.
“Kita sudah mulai mengembangkan farmasi tradisional Indonesia, juga menjalin kerja sama internasional dengan China untuk pengembangan Indonesia Traditional Medicine. Kerja sama ini akan kita sebarkan ke berbagai daerah agar manfaatnya dirasakan luas,” tutur Menhan.
Ia menegaskan, seluruh upaya ini tidak hanya ditujukan bagi kesejahteraan prajurit TNI, tetapi juga untuk masyarakat luas yang dapat memanfaatkan layanan RSPPN melalui fasilitas BPJS Kesehatan.
Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar menyampaikan dukungan penuh terhadap pengembangan RSPPN Panglima Besar Soedirman, khususnya di bidang kefarmasian, penelitian, dan pengawasan obat.
“Di dunia, rumah sakit berkelas internasional selalu menjadi pusat pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Karena itu, BPOM siap memberikan dukungan penuh agar RSPPN Soedirman menjadi rumah sakit unggulan nasional,” tegasnya.
BPOM dan Kemenhan telah menyepakati lima langkah strategis, meliputi percepatan sertifikasi kefarmasian, pendampingan Good Manufacturing Practice (GMP), pengawasan distribusi obat dan fasilitas kefarmasian, penguatan riset klinis, serta pengembangan obat tradisional Indonesia.
“Semua sertifikasi mulai dari clinical trial, manufacturing, hingga distribusi berada di bawah pengawasan BPOM. Kami akan mempercepat prosesnya dengan tetap berpedoman pada standar internasional,” jelas Taruna.
Dalam bidang penelitian, BPOM mendorong agar RSPPN Panglima Besar Soedirman menjadi pusat riset berbasis evidensi untuk mendukung pengembangan obat dan terapi nasional.
Selain itu, BPOM dan Kemenhan berkolaborasi mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat, yang saat ini masih mencapai 94 persen.
“Dengan jejaring Kementerian Pertahanan, diharapkan akses bahan baku bisa diperluas dan ketergantungan terhadap impor turun bertahap dari 94 persen menjadi 80 persen, bahkan 50 persen di masa depan,” pungkas Taruna.
__
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email [email protected]. (DJ/SK)
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Aji Muhawarman, ST, MKM
#setahunberdampak
